Judul di atas diambil dari bahasa Jawa, "Topo Ngrame".
"Topo" berarti bertapa atau bersemadi dan "ngrame" berarti keramaian.
Kalau digabung berarti "bertapa di tengah keramaian".
Istilah itu diperoleh dari kalangan orang tua bijak saat saya masih remaja.
Saat itu, di tengah upaya anak-anak muda mencari jati diri dan menatap masa depan, orang tua bijak berpesan, "Kalau kamu lulus bertapa di tengah kesunyian, itu hal yang biasa.
Namun kalau kamu sukses bertapa di tengah keramaian kehidupan, itu merupakan prestasi yang luar biasa". .
Pesan yang bernada filosofis itu tiba-tiba muncul kembali di benak ketika saya menyaksikan gonjang-ganjing kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air tercinta ini.
Kemudian saya mencoba mengingat-ingat kembali maksud yang lebih dalam dari pesan para leluhur bijak tersebut.
Intinya kira-kira begini, orang yang tengah bertapa di tempat sunyi sepi biasanya akan mendapat godaan berat sehingga ringkat kesulitan untuk mengatasinya pun berat Kalau si pertapa berhasil, biasanya kita akan menilainya sebagai orang hebat atau orang sakti.
Akan tetapi, keberhasilan tersebut ternyata masih kalah hebat dibandingkan dengan si pertapa tersebut sukses menjalani perta-paannya di tengah keramaian.
Sebab, secara substansial, justru di tengah keramaian kehidupan nyata itulah terdapat banyak godaan, gangguan, dan tantangan yang datangnya dari tiga hal harta, takhta, dan wanita.
Banyak orang yang gagal menghadapi godaan yang bersumber dari tiga hal tersebut
Sebagai bukti, kini praktik politik uang semakin merajalela untuk meraih kekuasaan atau jabatan.
Setelah berhasil meraih kedudukan atau jabatan pun sering kali malah melakukan korupsi.
Langkah terlarang itu (terpaksa) ditempuh mungkin karena ingin hidup mewah atau (terpaksa) harus membiayai lebih dari satu rumah tangga atau keluarga, apalagi kalau gaya hidupnya serbakonsumtif.
Khususnya bagi remaja atau generasi muda, godaan yang menghadang juga bermacam-macam.
Gaya hidup hedonis serta konsumtif yang berlangsung di negeri ini bagaimanapun telah mengganggu konsentrasi mereka untuk tekun menimba ilmu.
Misalnya, banyak anak kita yang rela nongkrong berlama-lama di depan layar televisi hanya untuk mencermati tayangan gosip.
Banyak pula pelajar yang berangkat sekolah membawa HP (telefon seluler).
Penggunaan HP yang tidak tepat sasaran telah membuat konsentrasi belajarnya terpecah.
Kalau tidak percaya, tanyalah kepada kalangan guru yang sering mengeluh karena muridnya asyik ber-HP ria padahal guru tersebut sedang mengajar mereka.
Oleh karena itu, tidak aneh kalau hasil Ujian Nasional tahun ini sungguh mengejutkan karena ada sekolah yang kelulusan muridnya nol persen.
Menyimak gonjang-ganjing penyelenggaraan berikut hasil UN, banyak orang tua atau lansia yang kemudian mencoba menoleh ke masa lalu ketika mereka masih menjadi murid sekolah.
Saat itu, mereka terpaksa menggunakan penerangan lampu minyak saat belajar, tetapi prestasi sekolahnya bagus.
Mereka menghadapi ujian dengan tenang karena telah siap lahir batin.
Mereka tidak perlu mencari bocoran soal.
Saat itu para murid juga sangat hormat kepada guru.
Apakah rasa hormat para murid kepada para gurunya itu sekarang masih ada?
Entahlah, tentu kalangan guru yang mampu menjawabnya secara tepat.
Yang jelas, kita sangat prihatin mendengar berita, ada sekolah yang dirusak muridnya sendiri gara-gara tidak lulus UN.
Ya, memang tidak mudah bertapa di tengah hiruk pikuk kehidupan dewasa ini.
(Widodo Asmovvi-yoto/"PR")***
Senin, 14 Maret 2011
Kamis, 10 Maret 2011
PERDAGANGAN NARKOTIKA : Mengatur dari Nusakambangan
Oleh Simon Ferry S
”Cepat, pinjam mobil. Nanti, ada macan di sini,” kata polisi yang akan membawa para tersangka dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Pulau Nusa kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
LP di Nusakam bangan memang jauh dari keramaian, sepi, dan berada di pulau kecil yang terpencil di tepi laut selatan.
Kawasan LP di Nusakambangkan masih berupa hutan.
Namun, sebagian kawasan sudah dikeruk atau ditambang untuk kebutuhan industri semen.
Ada tujuh LP di Nusakambangan, yaitu LP Terbuka, Batu, Tembesi, Narkotika, Kembang Kuning, Permisan, dan Pasir Putih.
LP di Nusakambangan selama ini memang dikenal sebagai LP dengan tingkat penjagaan keamanan superketat.
Tidak sembarang orang atau pengunjung dapat memasuki area itu.
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin masuk ke salah satu LP juga harus mendapat izin kepala LP.
Akan tetapi, di balik pengamanan yang ketat dan keheningan LP, jaringan perdagangan narkotika diduga telah lama terbentuk.
Tersangka yang diduga terlibat tidak hanya narapidana atau petugas jaga LP, tetapi juga pejabat di LP, termasuk kepala LP.
Selasa (8/3), petugas BNN menangkap tersangka Kepala LP Narkotika Marwan Adli, Kepala Pengamanan LP Iwan Syaefuddin, dan Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono.
Selain itu, petugas BNN juga menangkap tersangka lain, yaitu Hartoni, narapidana dengan hukuman delapan tahun, dan Rinald, cucu Marwan Adli.
Rinald juga ditangkap karena rekeningnya diduga digunakan Marwan untuk menampung uang yang diduga diberikan oleh Hartoni kepada Marwan.
Manajemen bisnis narkotika di LP di Nusakambangan itu memang sangat rapi. Narapidana, khususnya bandar narkotika, dapat berkomunikasi untuk memesan barang kepada pemasok dengan telepon seluler.
Bahkan, di LP Narkotika, narapidana dapat menggunakan antena penguat jaringan.
Saat petugas BNN menggeledah ruang Fob Budhiyono, terdapat tumpukan antena. ”Itu antena penguat sinyal yang kami sita dari narapidana,” kata Fob sebelum ditanya petugas.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya juga sering melakukan razia di sel-sel narapidana.
Memang agak sulit diterima dengan akal sehat, di LP yang superketat itu narapidana dapat menggunakan telepon seluler dan penguat jaringan yang dipasang di luar sel. Sulit diterima akal sehat juga, narapidana mampu membeli dan memasang antena tanpa sepengetahuan petugas.
Dengan modal komunikasi itulah narapidana di sebuah pulau yang terpencil itu dapat mengendalikan bisnis narkotika di luar LP.
Bahkan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai mancanegara.
Direktur Narkotika Alami BNN Benny Mamoto mengatakan, beberapa tahun lalu ditemukan petunjuk, ada hubungan komunikasi antara seorang narapidana di LP dan seorang kurir dari Indonesia yang tertangkap di salah satu negara Amerika Latin.
”Pada saat itulah kami mulai fokus di Nusakambangan,” katanya.
Benny menjelaskan, dari data yang diperoleh di Kementerian Luar Negeri, ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Amerika Latin, Asia, dan Timur Tengah.
Data itu kemudian diolah dan dipetakan.
Sebagian WNI yang ditangkap itu diduga terlibat dalam perdagangan narkotika.
”Dari data-data itu muncul nomor telepon genggam seorang kurir WNI yang tertangkap di Amerika Latin dengan seorang narapidana di Nusakambangan,” kata Benny.
Petunjuk itu didalami untuk membongkar dugaan perdagangan narkotika di LP.
Selama ini, lanjut Benny, bandar-bandar narkotika mancanegara memanfaatkan WNI dengan iming-iming dipekerjakan di luar negeri.
”Wanita-wanita asal Indonesia juga sering kali dijadikan pacar atau dijadikan sahabat dan kemudian dijadikan kurir narkotika,” katanya.
WNI itu, lanjutnya, kemudian diminta berangkat ke luar negeri, seperti negara-negara di Amerika Latin.
”Saat mau kembali ke Indonesia, tas-tas mereka sudah diisi dengan narkotika,” tuturnya.
Temuan nomor telepon atau hubungan komunikasi antara seorang narapidana dan kurir asal Indonesia yang tertangkap di Amerika Latin membuahkan hasil.
Dari penyelidikan panjang, petugas BNN dapat menemukan alat bukti dan petunjuk kuat adanya jaringan perdagangan narkotika di LP di Nusakambangan.
Dengan modal komunikasi dengan pemasok, narapidana mampu ”mengatur” petugas LP. Melalui petugas itulah narapidana dapat mengatur orang di luar LP yang rekeningnya dapat digunakan untuk transaksi narkotika.
Orang di luar LP yang digunakan seorang narapidana pun dapat mentransfer uang kepada penjaga ataupun pejabat di LP.
Terkait dengan penangkapan Marwan, menurut Benny, diduga Marwan menggunakan rekening atas nama cucunya, Rinald, untuk menampung imbalan yang diduga diberikan oleh bandar narkotika di LP.
Dengan keterlibatan oknum petugas LP, bisnis narkotika yang dikendalikan dari penjara tentu tidak sulit dilakukan.
Akses komunikasi bandar di LP dengan pemasok tetap jalan.
Transaksi tetap jalan dengan meminjam rekening orang lain.
Petugas LP pun diduga mendapatkan bagian dari aktivitas perdagangan itu.
Akibatnya, bandar merasa terlindungi serta ”aman” mengendalikan dan menjalankan bisnis narkotika di dalam LP.
Dengan kondisi itu, LP di Nusakambangan yang terlihat menyeramkan dan menakutkan ternyata menjadi tempat nyaman bagi bandar-bandar narkotika.
LP Nusakambangan yang hening dan tenang ternyata menyimpan misteri yang selama ini sulit disentuh dan menjadi surga bagi bandar-bandar narkotika.
Keterangan foto :
Terpidana Hartoni sedang menunggu kapal untuk berangkat ke Pulau Nusakambangan dengan didampingi dua petugas kepolisian, Selasa (8/3). Aparat Badan Nasional Narkotika sebelumnya juga menangkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Nusakambangan dan dua petugas LP lain.
”Cepat, pinjam mobil. Nanti, ada macan di sini,” kata polisi yang akan membawa para tersangka dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Pulau Nusa kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
LP di Nusakam bangan memang jauh dari keramaian, sepi, dan berada di pulau kecil yang terpencil di tepi laut selatan.
Kawasan LP di Nusakambangkan masih berupa hutan.
Namun, sebagian kawasan sudah dikeruk atau ditambang untuk kebutuhan industri semen.
Ada tujuh LP di Nusakambangan, yaitu LP Terbuka, Batu, Tembesi, Narkotika, Kembang Kuning, Permisan, dan Pasir Putih.
LP di Nusakambangan selama ini memang dikenal sebagai LP dengan tingkat penjagaan keamanan superketat.
Tidak sembarang orang atau pengunjung dapat memasuki area itu.
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin masuk ke salah satu LP juga harus mendapat izin kepala LP.
Akan tetapi, di balik pengamanan yang ketat dan keheningan LP, jaringan perdagangan narkotika diduga telah lama terbentuk.
Tersangka yang diduga terlibat tidak hanya narapidana atau petugas jaga LP, tetapi juga pejabat di LP, termasuk kepala LP.
Selasa (8/3), petugas BNN menangkap tersangka Kepala LP Narkotika Marwan Adli, Kepala Pengamanan LP Iwan Syaefuddin, dan Kepala Seksi Bina Pendidikan Fob Budhiyono.
Selain itu, petugas BNN juga menangkap tersangka lain, yaitu Hartoni, narapidana dengan hukuman delapan tahun, dan Rinald, cucu Marwan Adli.
Rinald juga ditangkap karena rekeningnya diduga digunakan Marwan untuk menampung uang yang diduga diberikan oleh Hartoni kepada Marwan.
Manajemen bisnis narkotika di LP di Nusakambangan itu memang sangat rapi. Narapidana, khususnya bandar narkotika, dapat berkomunikasi untuk memesan barang kepada pemasok dengan telepon seluler.
Bahkan, di LP Narkotika, narapidana dapat menggunakan antena penguat jaringan.
Saat petugas BNN menggeledah ruang Fob Budhiyono, terdapat tumpukan antena. ”Itu antena penguat sinyal yang kami sita dari narapidana,” kata Fob sebelum ditanya petugas.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya juga sering melakukan razia di sel-sel narapidana.
Memang agak sulit diterima dengan akal sehat, di LP yang superketat itu narapidana dapat menggunakan telepon seluler dan penguat jaringan yang dipasang di luar sel. Sulit diterima akal sehat juga, narapidana mampu membeli dan memasang antena tanpa sepengetahuan petugas.
Dengan modal komunikasi itulah narapidana di sebuah pulau yang terpencil itu dapat mengendalikan bisnis narkotika di luar LP.
Bahkan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai mancanegara.
Direktur Narkotika Alami BNN Benny Mamoto mengatakan, beberapa tahun lalu ditemukan petunjuk, ada hubungan komunikasi antara seorang narapidana di LP dan seorang kurir dari Indonesia yang tertangkap di salah satu negara Amerika Latin.
”Pada saat itulah kami mulai fokus di Nusakambangan,” katanya.
Benny menjelaskan, dari data yang diperoleh di Kementerian Luar Negeri, ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Amerika Latin, Asia, dan Timur Tengah.
Data itu kemudian diolah dan dipetakan.
Sebagian WNI yang ditangkap itu diduga terlibat dalam perdagangan narkotika.
”Dari data-data itu muncul nomor telepon genggam seorang kurir WNI yang tertangkap di Amerika Latin dengan seorang narapidana di Nusakambangan,” kata Benny.
Petunjuk itu didalami untuk membongkar dugaan perdagangan narkotika di LP.
Selama ini, lanjut Benny, bandar-bandar narkotika mancanegara memanfaatkan WNI dengan iming-iming dipekerjakan di luar negeri.
”Wanita-wanita asal Indonesia juga sering kali dijadikan pacar atau dijadikan sahabat dan kemudian dijadikan kurir narkotika,” katanya.
WNI itu, lanjutnya, kemudian diminta berangkat ke luar negeri, seperti negara-negara di Amerika Latin.
”Saat mau kembali ke Indonesia, tas-tas mereka sudah diisi dengan narkotika,” tuturnya.
Temuan nomor telepon atau hubungan komunikasi antara seorang narapidana dan kurir asal Indonesia yang tertangkap di Amerika Latin membuahkan hasil.
Dari penyelidikan panjang, petugas BNN dapat menemukan alat bukti dan petunjuk kuat adanya jaringan perdagangan narkotika di LP di Nusakambangan.
Dengan modal komunikasi dengan pemasok, narapidana mampu ”mengatur” petugas LP. Melalui petugas itulah narapidana dapat mengatur orang di luar LP yang rekeningnya dapat digunakan untuk transaksi narkotika.
Orang di luar LP yang digunakan seorang narapidana pun dapat mentransfer uang kepada penjaga ataupun pejabat di LP.
Terkait dengan penangkapan Marwan, menurut Benny, diduga Marwan menggunakan rekening atas nama cucunya, Rinald, untuk menampung imbalan yang diduga diberikan oleh bandar narkotika di LP.
Dengan keterlibatan oknum petugas LP, bisnis narkotika yang dikendalikan dari penjara tentu tidak sulit dilakukan.
Akses komunikasi bandar di LP dengan pemasok tetap jalan.
Transaksi tetap jalan dengan meminjam rekening orang lain.
Petugas LP pun diduga mendapatkan bagian dari aktivitas perdagangan itu.
Akibatnya, bandar merasa terlindungi serta ”aman” mengendalikan dan menjalankan bisnis narkotika di dalam LP.
Dengan kondisi itu, LP di Nusakambangan yang terlihat menyeramkan dan menakutkan ternyata menjadi tempat nyaman bagi bandar-bandar narkotika.
LP Nusakambangan yang hening dan tenang ternyata menyimpan misteri yang selama ini sulit disentuh dan menjadi surga bagi bandar-bandar narkotika.
Keterangan foto :
Terpidana Hartoni sedang menunggu kapal untuk berangkat ke Pulau Nusakambangan dengan didampingi dua petugas kepolisian, Selasa (8/3). Aparat Badan Nasional Narkotika sebelumnya juga menangkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Nusakambangan dan dua petugas LP lain.
Merak dan Jembatan Selat Sunda
Oleh Kusmayanto Kadiman
Hampir saban hari dalam tiga pekan terakhir kita baca, dengar, dan lihat kesemrawutan pengelolaan moda transportasi laut, baik untuk barang, kendaraan, maupun orang dari Bakauheni, Sumatera, ke Merak, Jawa, dan sebaliknya.
Kurangnya jumlah kapal feri sebagai satu-satunya wahana penyeberang Jawa-Sumatera ditengarai jadi kambing paling hitam. Monopoli yang diberi pemerintah kepada BUMN Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk pengangkutan orang, barang, dan kendaraan dari Bakauheni ke Merak mulai digugat. Sempat terpicu rumor, antrean panjang itu bagian dari rekayasa sosial memuluskan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Dari tinjauan lain, pengelolaan moda transportasi penyeberangan laut ini berhasil jadi perangkap yang bikin kita rabun membaca cakupan masalah dan tantangan lebih besar. Tengoklah pernyataan Menteri Perhubungan bahwa kemampuan layan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak terkendala oleh sangat minimnya infrastruktur, seperti pemecah ombak, dan belum dipenuhinya sederet persyaratan yang ditetapkan International Maritime Organization untuk keselamatan dan keamanan pengoperasian pelabuhan-pelabuhan.
Simak pula propaganda Menteri Koordinator Perekonomian melalui pengumuman megaproyek infrastruktur, khususnya pembangunan JSS, yang tentu menimbulkan semakin besarnya ketidakpastian pada upaya pembenahan dan investasi jangka panjang moda transportasi penyeberangan laut, baik oleh BUMN maupun swasta, melalui program strategis kemitraan pemerintah dengan swasta.
Moda majemuk
Sejak rencana-rencana jangka panjang zaman Orde Baru, kita selalu menemukan rencana pembangunan transportasi dengan pendekatan moda majemuk yang menyeimbangkan pembangunan dengan utilisasi transportasi moda udara, laut, sungai, danau, serta penyeberangan, jalan, dan kereta api.
Garuda sebagai BUMN bukan satu-satunya maskapai layanan transportasi udara. Deregulasi telah dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan iklim kompetisi yang memicu tumbuhnya bisnis layanan angkutan udara. Monopoli pengelolaan bandara yang semula hanya diberikan kepada BUMN Angkasa Pura 1 dan 2 telah dibongkar. Pengelolaan bandara dapat dikelola BUMD dan swasta dengan semangat kompetisi dan kemitraan pemerintah-swasta.
Hal serupa terjadi dalam moda transportasi lain, seperti jalan berbayar dan angkutan laut. Kita sudah mendengar wacana pencabutan transportasi moda kereta api dan kereta listrik. Kini mulai pula digugat monopoli yang pemerintah berikan bagi pengelolaan moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Wacana dalam bentuk sangat sederhana telah diujicobakan. Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, dapat membeli karcis terusan bandara ke Bandung menggunakan bus Damri ke Stasiun Gambir untuk kemudian ke Stasiun Kebon Kawung di Bandung.
Dalam bentuk ideal, seseorang dapat sesuai dengan pilihan intra-moda yang tersedia membeli karcis terusan untuk berangkat dari Bandara Merauke menuju Sabang dengan dua faktor utama: keselamatan dan keamanan. Inilah realisasi sejati konsep transportasi moda majemuk sekaligus manifesto amanah sila kelima Pancasila: pemerintah wajib sediakan berbagai pilihan, rakyat leluasa memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.
Sejak kemerdekaan, Pemerintah Indonesia gigih berjuang memosisikan Nusantara—hanya sebagian kecil daratan, mayoritas selat dan laut—sebagai suatu keutuhan. Perjuangan panjang ini akhirnya direstui PBB dengan satu syarat, Indonesia wajib mengizinkan beberapa selat dan lautnya sebagai jalur transportasi laut internasional.
Perjuangan panjang ini kemudian diabadikan sebagai Deklarasi Djuanda. Kini setiap gagasan menghubungkan satu pulau dengan pulau lain wajib memperhitungkan komitmen Indonesia dalam penyediaan alur transportasi laut internasional.
Jembatan Selat Sunda
Laut pemisah Sumatera dengan Malaysia dan Singapura, Selat Sunda, serta Selat Bali-Lombok adalah tiga contoh alur transportasi laut yang menjadi kesepakatan Indonesia dalam Deklarasi Djuanda. Bagaimana pengaruh sosiopolitik Deklarasi Djuanda pada konsep pembangunan jembatan penghubung pulau-pulau besar di Indonesia?
Dominasi jalan dan kendaraan telah memaksa pemerintah sejak Orde Baru memenuhi desakan agar kendaraan bebas melintas dan menyeberang dari satu ke sentra ekonomi lainnya. Tiga megaproyek digagas: Jembatan Jawa-Bali (JJB), Jembatan Jawa-Madura (JJM), dan JSS.
Sambil belajar membangun kompetensi anak negeri dalam teknologi konstruksi jembatan superlebar dan superpanjang, pemerintah berinisiatif membangun berbagai jenis jembatan penghubung tiga pulau besar di Kepulauan Riau: Batam, Rempang, dan Galang. Telah dipilih dan dibangun dengan sukses enam macam jembatan dari berbagai teknologi: pra-tekan, busur, sampai kabel-gantung.
Dari sudut pamer teknologi, keenam jembatan sukses menyatudaratkan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang). Jika dipandang sebagai lokomotif pertumbuhan, keenam jembatan Barelang jauh panggang dari api. Dari sudut tinjau sosial, kita tidak mendengar gejolak sosial yang menentang keenam jembatan Barelang sebab Rempang dan Galang nyaris tidak berpenduduk. Tak begitu dengan JJM. Hingga kini kita mendengar keluhan sosioekonomi dan sosiopolitik yang jadi PR pemerintah.
Contoh ekstrem dari gagasan membangun megaproyek jembatan adalah JJB. Kalangan akademi, bisnis, dan pemerintah yakin betul bahwa jembatan ini laik dan layak dari perspektif teknoekonomi. Namun, tentangan ekstrakeras muncul dari sudut pandang sosiopolitik. Akibatnya, gagasan membangun JJB masuk angin, bahkan masuk kotak. Bagaimana dengan JSS?
Pada mulanya akademikus memunculkan beberapa pilihan menghubungkan moda transportasi darat (jalan dan kereta api) Sumatera dengan Jawa: terowongan bawah laut, terowongan semiterapung, dan jembatan kabel gantung. Tentu masing-masing unjuk superioritasnya dari sudut teknoekonomi dan sosiopolitik. Akhirnya, pemerintah berketetapan: kabel gantung ultrapanjang jadi pilihan.
Disadari betul, pilihan ini melawan pakem Indonesia mengadopsi teknologi: haram hukumnya bagi pemerintah mengadopsi teknologi yang belum terbukti memiliki tingkat keselamatan dan keamanan. Sampai kini jembatan kabel gantung terpanjang yang telah teruji adalah Jembatan Akashi-Kaikyo, Jepang. Jembatan Messina, Italia, yang sejenis ini urung dibangun akibat terkendala isu sosiopolitik.
Dari kajian teknoekonomi, JSS belum dinyatakan laik dan layak. Salah satu tantangan besar adalah membiarkan konsep moda transportasi majemuk digugurkan oleh moda tunggal: moda transportasi darat (kendaraan bermotor dan kereta api). Membiarkan semua transportasi di Sumatera dan di Jawa dibangun dan tumbuh menjadi moda tunggal dengan satu tujuan: menjadikan JSS layak dan laik!
Kusmayanto Kadiman Menristek (2004-2009)
Hampir saban hari dalam tiga pekan terakhir kita baca, dengar, dan lihat kesemrawutan pengelolaan moda transportasi laut, baik untuk barang, kendaraan, maupun orang dari Bakauheni, Sumatera, ke Merak, Jawa, dan sebaliknya.
Kurangnya jumlah kapal feri sebagai satu-satunya wahana penyeberang Jawa-Sumatera ditengarai jadi kambing paling hitam. Monopoli yang diberi pemerintah kepada BUMN Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk pengangkutan orang, barang, dan kendaraan dari Bakauheni ke Merak mulai digugat. Sempat terpicu rumor, antrean panjang itu bagian dari rekayasa sosial memuluskan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Dari tinjauan lain, pengelolaan moda transportasi penyeberangan laut ini berhasil jadi perangkap yang bikin kita rabun membaca cakupan masalah dan tantangan lebih besar. Tengoklah pernyataan Menteri Perhubungan bahwa kemampuan layan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak terkendala oleh sangat minimnya infrastruktur, seperti pemecah ombak, dan belum dipenuhinya sederet persyaratan yang ditetapkan International Maritime Organization untuk keselamatan dan keamanan pengoperasian pelabuhan-pelabuhan.
Simak pula propaganda Menteri Koordinator Perekonomian melalui pengumuman megaproyek infrastruktur, khususnya pembangunan JSS, yang tentu menimbulkan semakin besarnya ketidakpastian pada upaya pembenahan dan investasi jangka panjang moda transportasi penyeberangan laut, baik oleh BUMN maupun swasta, melalui program strategis kemitraan pemerintah dengan swasta.
Moda majemuk
Sejak rencana-rencana jangka panjang zaman Orde Baru, kita selalu menemukan rencana pembangunan transportasi dengan pendekatan moda majemuk yang menyeimbangkan pembangunan dengan utilisasi transportasi moda udara, laut, sungai, danau, serta penyeberangan, jalan, dan kereta api.
Garuda sebagai BUMN bukan satu-satunya maskapai layanan transportasi udara. Deregulasi telah dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan iklim kompetisi yang memicu tumbuhnya bisnis layanan angkutan udara. Monopoli pengelolaan bandara yang semula hanya diberikan kepada BUMN Angkasa Pura 1 dan 2 telah dibongkar. Pengelolaan bandara dapat dikelola BUMD dan swasta dengan semangat kompetisi dan kemitraan pemerintah-swasta.
Hal serupa terjadi dalam moda transportasi lain, seperti jalan berbayar dan angkutan laut. Kita sudah mendengar wacana pencabutan transportasi moda kereta api dan kereta listrik. Kini mulai pula digugat monopoli yang pemerintah berikan bagi pengelolaan moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Wacana dalam bentuk sangat sederhana telah diujicobakan. Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, dapat membeli karcis terusan bandara ke Bandung menggunakan bus Damri ke Stasiun Gambir untuk kemudian ke Stasiun Kebon Kawung di Bandung.
Dalam bentuk ideal, seseorang dapat sesuai dengan pilihan intra-moda yang tersedia membeli karcis terusan untuk berangkat dari Bandara Merauke menuju Sabang dengan dua faktor utama: keselamatan dan keamanan. Inilah realisasi sejati konsep transportasi moda majemuk sekaligus manifesto amanah sila kelima Pancasila: pemerintah wajib sediakan berbagai pilihan, rakyat leluasa memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.
Sejak kemerdekaan, Pemerintah Indonesia gigih berjuang memosisikan Nusantara—hanya sebagian kecil daratan, mayoritas selat dan laut—sebagai suatu keutuhan. Perjuangan panjang ini akhirnya direstui PBB dengan satu syarat, Indonesia wajib mengizinkan beberapa selat dan lautnya sebagai jalur transportasi laut internasional.
Perjuangan panjang ini kemudian diabadikan sebagai Deklarasi Djuanda. Kini setiap gagasan menghubungkan satu pulau dengan pulau lain wajib memperhitungkan komitmen Indonesia dalam penyediaan alur transportasi laut internasional.
Jembatan Selat Sunda
Laut pemisah Sumatera dengan Malaysia dan Singapura, Selat Sunda, serta Selat Bali-Lombok adalah tiga contoh alur transportasi laut yang menjadi kesepakatan Indonesia dalam Deklarasi Djuanda. Bagaimana pengaruh sosiopolitik Deklarasi Djuanda pada konsep pembangunan jembatan penghubung pulau-pulau besar di Indonesia?
Dominasi jalan dan kendaraan telah memaksa pemerintah sejak Orde Baru memenuhi desakan agar kendaraan bebas melintas dan menyeberang dari satu ke sentra ekonomi lainnya. Tiga megaproyek digagas: Jembatan Jawa-Bali (JJB), Jembatan Jawa-Madura (JJM), dan JSS.
Sambil belajar membangun kompetensi anak negeri dalam teknologi konstruksi jembatan superlebar dan superpanjang, pemerintah berinisiatif membangun berbagai jenis jembatan penghubung tiga pulau besar di Kepulauan Riau: Batam, Rempang, dan Galang. Telah dipilih dan dibangun dengan sukses enam macam jembatan dari berbagai teknologi: pra-tekan, busur, sampai kabel-gantung.
Dari sudut pamer teknologi, keenam jembatan sukses menyatudaratkan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang). Jika dipandang sebagai lokomotif pertumbuhan, keenam jembatan Barelang jauh panggang dari api. Dari sudut tinjau sosial, kita tidak mendengar gejolak sosial yang menentang keenam jembatan Barelang sebab Rempang dan Galang nyaris tidak berpenduduk. Tak begitu dengan JJM. Hingga kini kita mendengar keluhan sosioekonomi dan sosiopolitik yang jadi PR pemerintah.
Contoh ekstrem dari gagasan membangun megaproyek jembatan adalah JJB. Kalangan akademi, bisnis, dan pemerintah yakin betul bahwa jembatan ini laik dan layak dari perspektif teknoekonomi. Namun, tentangan ekstrakeras muncul dari sudut pandang sosiopolitik. Akibatnya, gagasan membangun JJB masuk angin, bahkan masuk kotak. Bagaimana dengan JSS?
Pada mulanya akademikus memunculkan beberapa pilihan menghubungkan moda transportasi darat (jalan dan kereta api) Sumatera dengan Jawa: terowongan bawah laut, terowongan semiterapung, dan jembatan kabel gantung. Tentu masing-masing unjuk superioritasnya dari sudut teknoekonomi dan sosiopolitik. Akhirnya, pemerintah berketetapan: kabel gantung ultrapanjang jadi pilihan.
Disadari betul, pilihan ini melawan pakem Indonesia mengadopsi teknologi: haram hukumnya bagi pemerintah mengadopsi teknologi yang belum terbukti memiliki tingkat keselamatan dan keamanan. Sampai kini jembatan kabel gantung terpanjang yang telah teruji adalah Jembatan Akashi-Kaikyo, Jepang. Jembatan Messina, Italia, yang sejenis ini urung dibangun akibat terkendala isu sosiopolitik.
Dari kajian teknoekonomi, JSS belum dinyatakan laik dan layak. Salah satu tantangan besar adalah membiarkan konsep moda transportasi majemuk digugurkan oleh moda tunggal: moda transportasi darat (kendaraan bermotor dan kereta api). Membiarkan semua transportasi di Sumatera dan di Jawa dibangun dan tumbuh menjadi moda tunggal dengan satu tujuan: menjadikan JSS layak dan laik!
Kusmayanto Kadiman Menristek (2004-2009)
ada jaringan narkotik di LP
Jakarta, Kompas
Pemberantasan narkotik pertama-tama perlu dilakukan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di LP Nusakambangan diduga terdapat bisnis gelap narkotik yang tak hanya meliputi jaringan lokal, tetapi juga jaringan internasional.
Direktur Narkotika Alami Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto di Cilacap, Rabu (9/3), mengakui, bisnis narkotik di Nusakambangan diduga cukup besar. Bandar narkotik di Nusakambangan bisa leluasa berkomunikasi dengan pemasok lokal dan internasional memakai telepon genggam yang mendapat penguat sinyal.
Selasa lalu BNN menangkap Kepala LP Narkotika di Nusakambangan Marwan Adli, narapidana Hartoni, serta anggota staf LP, Fob Budhiyono dan Iwan Syaefuddin. Mereka diduga terlibat jaringan perdagangan narkotik dari dalam LP (Kompas, 9/3).
September 2010-Maret 2011, tercatat empat kali terjadi pengungkapan jaringan perdagangan gelap narkotik di Nusakambangan. Jaringan itu melibatkan narapidana dan petugas penjara.
Rekening cucu
Benny menjelaskan, dari hasil penyelidikan, Marwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diduga menggunakan rekening cucunya, Rinald, untuk menampung uang yang diduga diberikan Hartoni. Aparat BNN pun menangkap Rinald, Rabu.
Menurut Benny, sewaktu digeledah, Marwan tak memberitahukan adanya uang yang disimpan di rekening Rinald. Namun, setelah Rinald ditangkap, diperoleh keterangan, buku rekening atas nama Rinald itu disimpan oleh Marwan.
Pengungkapan jaringan bisnis narkotik yang rapi di LP Narkotika Nusakambangan diawali adanya data mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri. Dari data itu ditemukan nomor telepon dari WNI asal Indonesia yang tertangkap di salah satu negara di Amerika Latin. Setelah ditelusuri, ada hubungan komunikasi antara WNI itu dan seorang narapidana di Nusakambangan.
Menurut Benny, WNI yang tertangkap itu ternyata kurir narkotik. ”Bayangkan, kurir narkotik di Amerika Latin bisa berkomunikasi dengan narapidana di Nusakambangan. Sejak itu kami fokus ke Nusakambangan,” katanya.
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi BNN Sumirat Dwiyanto menambahkan, BNN akan memeriksa rekening milik Marwan dan petugas LP yang ditangkap Selasa lalu. Karena itu, BNN akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sumirat menambahkan, sampai Rabu, BNN masih memeriksa Marwan dan kedua petugas LP itu. BNN akan melanjutkan pemeriksaan di Jakarta.
Sulit awasi
Di Jakarta, Rabu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui, sulit mengendalikan 45.000 pegawai di kementeriannya. Meski pembinaan sudah maksimal, ia tak bisa menjamin setiap pegawai LP berkelakuan baik.
”Kami sudah maksimal. Kami intens mem-briefing kepala kanwil, tetapi namanya manusia, 45.000 orang yang dikendalikan, pasti ada yang bermasalah. Jadi, kami tak bisa memberi jaminan terhadap satu per satu,” katanya.
Sebelum Marwan dan ketiga tersangka lain, pada 2011 BNN juga menangkap Surya Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan perdagangan gelap narkotik dari LP Nusakambangan. Februari lalu, BNN juga menangkap Yoyok, narapidana dari LP Besi, Nusakambangan.
Patrialis memastikan, ia akan mengevaluasi sistem pengamanan di Nusakambangan secara menyeluruh. Namun, terkait peredaran narkotik dan adanya jaringan dalam LP, ia mengaku tak memiliki kesiapan dalam sarana- prasarana. LP Narkotika, misalnya, tidak memiliki anjing pelacak. Sementara tersangka memiliki alat yang lebih canggih.
Berdasarkan informasi, Patrialis menuturkan, ada kemungkinan Hartoni berkomunikasi dengan narapidana berkewarganegaraan Nepal yang memiliki jaringan internasional. ”Persoalannya sekarang dari mana ia dapat alat komunikasi,” katanya.
Patrialis juga mengakui adanya permintaan dari LP agar BNN tak langsung membawa Marwan dari Nusakambangan. Pihak LP khawatir atas keamanan dan pengamanan apabila LP ditinggalkan pimpinannya dan penggantinya belum ada.
Secara terpisah, Selasa, aparat Rumah Tahanan Pondok Bambu dan Polsek Metro Duren Sawit, Jakarta, menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke rutan itu. Mereka menangkap Khrd (30), pengunjung yang mengantarkan biskuit dan martabak berisi enam bungkusan kecil sabu.
(FER/ANA/COK/ONG/GRE)
Keterangan foto :
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Mayun Mataram (kiri) memberikan keterangan pers didampingi Kepala LP Narkotika Nusakambangan Marwan Adli (kedua dari kiri) di Hotel Tiga Intan, Cilacap, Jateng, Rabu (9/3). Marwan ditangkap aparat gabungan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Resor Cilacap sehari sebelumnya karena diduga kuat menerima dana hasil peredaran narkotik yang dikendalikan dari dalam sel oleh para narapidana.
Pemberantasan narkotik pertama-tama perlu dilakukan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di LP Nusakambangan diduga terdapat bisnis gelap narkotik yang tak hanya meliputi jaringan lokal, tetapi juga jaringan internasional.
Direktur Narkotika Alami Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto di Cilacap, Rabu (9/3), mengakui, bisnis narkotik di Nusakambangan diduga cukup besar. Bandar narkotik di Nusakambangan bisa leluasa berkomunikasi dengan pemasok lokal dan internasional memakai telepon genggam yang mendapat penguat sinyal.
Selasa lalu BNN menangkap Kepala LP Narkotika di Nusakambangan Marwan Adli, narapidana Hartoni, serta anggota staf LP, Fob Budhiyono dan Iwan Syaefuddin. Mereka diduga terlibat jaringan perdagangan narkotik dari dalam LP (Kompas, 9/3).
September 2010-Maret 2011, tercatat empat kali terjadi pengungkapan jaringan perdagangan gelap narkotik di Nusakambangan. Jaringan itu melibatkan narapidana dan petugas penjara.
Rekening cucu
Benny menjelaskan, dari hasil penyelidikan, Marwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diduga menggunakan rekening cucunya, Rinald, untuk menampung uang yang diduga diberikan Hartoni. Aparat BNN pun menangkap Rinald, Rabu.
Menurut Benny, sewaktu digeledah, Marwan tak memberitahukan adanya uang yang disimpan di rekening Rinald. Namun, setelah Rinald ditangkap, diperoleh keterangan, buku rekening atas nama Rinald itu disimpan oleh Marwan.
Pengungkapan jaringan bisnis narkotik yang rapi di LP Narkotika Nusakambangan diawali adanya data mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri. Dari data itu ditemukan nomor telepon dari WNI asal Indonesia yang tertangkap di salah satu negara di Amerika Latin. Setelah ditelusuri, ada hubungan komunikasi antara WNI itu dan seorang narapidana di Nusakambangan.
Menurut Benny, WNI yang tertangkap itu ternyata kurir narkotik. ”Bayangkan, kurir narkotik di Amerika Latin bisa berkomunikasi dengan narapidana di Nusakambangan. Sejak itu kami fokus ke Nusakambangan,” katanya.
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi BNN Sumirat Dwiyanto menambahkan, BNN akan memeriksa rekening milik Marwan dan petugas LP yang ditangkap Selasa lalu. Karena itu, BNN akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sumirat menambahkan, sampai Rabu, BNN masih memeriksa Marwan dan kedua petugas LP itu. BNN akan melanjutkan pemeriksaan di Jakarta.
Sulit awasi
Di Jakarta, Rabu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui, sulit mengendalikan 45.000 pegawai di kementeriannya. Meski pembinaan sudah maksimal, ia tak bisa menjamin setiap pegawai LP berkelakuan baik.
”Kami sudah maksimal. Kami intens mem-briefing kepala kanwil, tetapi namanya manusia, 45.000 orang yang dikendalikan, pasti ada yang bermasalah. Jadi, kami tak bisa memberi jaminan terhadap satu per satu,” katanya.
Sebelum Marwan dan ketiga tersangka lain, pada 2011 BNN juga menangkap Surya Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan perdagangan gelap narkotik dari LP Nusakambangan. Februari lalu, BNN juga menangkap Yoyok, narapidana dari LP Besi, Nusakambangan.
Patrialis memastikan, ia akan mengevaluasi sistem pengamanan di Nusakambangan secara menyeluruh. Namun, terkait peredaran narkotik dan adanya jaringan dalam LP, ia mengaku tak memiliki kesiapan dalam sarana- prasarana. LP Narkotika, misalnya, tidak memiliki anjing pelacak. Sementara tersangka memiliki alat yang lebih canggih.
Berdasarkan informasi, Patrialis menuturkan, ada kemungkinan Hartoni berkomunikasi dengan narapidana berkewarganegaraan Nepal yang memiliki jaringan internasional. ”Persoalannya sekarang dari mana ia dapat alat komunikasi,” katanya.
Patrialis juga mengakui adanya permintaan dari LP agar BNN tak langsung membawa Marwan dari Nusakambangan. Pihak LP khawatir atas keamanan dan pengamanan apabila LP ditinggalkan pimpinannya dan penggantinya belum ada.
Secara terpisah, Selasa, aparat Rumah Tahanan Pondok Bambu dan Polsek Metro Duren Sawit, Jakarta, menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke rutan itu. Mereka menangkap Khrd (30), pengunjung yang mengantarkan biskuit dan martabak berisi enam bungkusan kecil sabu.
(FER/ANA/COK/ONG/GRE)
Keterangan foto :
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Mayun Mataram (kiri) memberikan keterangan pers didampingi Kepala LP Narkotika Nusakambangan Marwan Adli (kedua dari kiri) di Hotel Tiga Intan, Cilacap, Jateng, Rabu (9/3). Marwan ditangkap aparat gabungan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Resor Cilacap sehari sebelumnya karena diduga kuat menerima dana hasil peredaran narkotik yang dikendalikan dari dalam sel oleh para narapidana.
Rabu, 09 Maret 2011
Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet
Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.
Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).
Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.
Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.
Langkah Presiden yang membicarakan koalisi dan memanggil para peringgi partai koalisi ke Istana Kepresidenan, menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, berlebihan. Ini karena koalisi merupakan masalah internal Yudhoyono dan partai pendukungnya serta tidak terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.
”Dengan membicarakan koalisi di Istana, seolah masalah itu telah menjadi urusan resmi kenegaraan. Seharusnya Presiden cukup membicarakan masalah intern seperti koalisi di tempat lain, seperti rumah pribadinya di Cikeas,” kata Pramono.
Pramono berharap polemik seputar koalisi dan perombakan kabinet segera diakhiri dan pemerintah kembali serius bekerja menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan negara.
Polemik tentang koalisi dan perombakan kabinet memang telah menjadi berita utama sejumlah media selama dua minggu terakhir, persisnya sejak pemungutan suara pembentukan Panitia Khusus Angket DPR untuk Mafia Pajak pada 22 Februari 2011. Wacana itu bahkan beberapa kali menggeser sejumlah isu lain yang sebenarnya jauh lebih penting dan terkait dengan kehidupan masyarakat, seperti pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak, ancaman ekonomi akibat kenaikan harga minyak dunia, dan perang saudara seperti yang terjadi di Libya.
Agus Sudibyo dari Dewan Pers menilai derasnya berita tentang koalisi belakangan ini merupakan infiltrasi urusan privat di ruang publik. ”Koalisi dan perombakan kabinet memang penting dan menarik. Namun, masalah itu sebenarnya lebih merupakan urusan internal partai politik hingga pemberitaannya tidak terlalu berlebihan. Ada banyak masalah lain yang perlu dibahas di ruang publik,” kata Agus.
Yudi Latif dari Reform Institute menduga, gencarnya polemik dan manuver sejumlah elite politik dalam wacana perombakan kabinet dan koalisi belakangan ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian atas sejumlah isu sensitif yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.
”Intensi dari wacana perombakan kabinet juga bukan untuk mendepak partai tertentu dari koalisi, namun memperluas kerangka koalisi dengan menambah partai lain sebagai anggota. Jika kerangka koalisi ditambah, sedangkan jumlah kursi di kabinet tetap, akan memunculkan ketegangan di intern partai politik,” papar Yudi.
Ketegangan ini sudah terlihat, seperti di seputar polemik apakah PDI Perjuangan dan Gerindra akan masuk kabinet serta bagaimana dengan jumlah kursi Golkar dan PKS di kabinet.
Ketegangan internal partai ini, lanjut Yudi, akhirnya melebarkan dan mengalihkan perhatian publik dari sejumlah masalah publik yang sebenarnya lebih aktual bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, langkah Presiden Yudhoyono dari Partai Demokrat yang mengaitkan perombakan kabinet dengan koalisi merupakan kesalahan fatal dalam sistem pemerintahan presidensial.
”Dalam sistem presidensial, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dasar presiden merombak kabinet seharusnya kinerja menteri dan bukan loyalitas partai. Saat jabatan menteri dikaitkan dengan koalisi, itu merupakan ciri sistem parlementer,” kata Yudi.
Yang pasti, mengaitkan jabatan menteri dengan koalisi menunjukkan bahwa praktik politik Indonesia masih sebatas jual beli kekuasaan yang melibatkan sejumlah elite politik.
Dalam praktik jual beli ini, seorang petinggi Partai Demokrat yang beberapa kali meminta Golkar dan PKS keluar dari koalisi berkomentar, ”Saya malu jika Presiden Yudhoyono tetap mempertahankan dua partai itu di koalisi. Harga diri Partai Demokrat akan hancur, dan orang tidak akan lagi menghargai kami.” (NWO)
6 Tips Agar Mata Lebih Sehat
Bekerja di depan komputer setiap hari akan membuat mata lelah.
Belum lagi kegiatan menonton TV atau bermain game.
Semua itu akan memberikan efek negatif pada mata.
Bukannya tak mungkin, mata kita akan menjadi cepat rusak karena kebiasaan-kebiasaan di atas.
Ketimbang mengobati, lebih baik mencegah mata mengalami kerusakan.
Berikut beberapa saran dari dokter spesialis mata, Dr. Bruce P. Rosenthal, yang dikutip dari Fox Health.
1. Gunakan cahaya ruangan yang sesuai.
Cahaya ruangan sangat berpengaruh pada kesehatan mata.
Beraktivitas di dalam ruangan yang terlalu gelap, atau terlalu terang akan membuat mata Anda kesulitan beradaptasi sehingga mengalami gangguan penglihatan.
Sesuaikan cahaya lampu pilihan Anda dengan kebutuhan.
2. Gunakan cahaya alami.
Cahaya alami ruangan Anda bisa Anda dapatkan lewat cahaya matahari.
Selain itu, ruangan juga bisa tampak terang dengan pilihan warna dinding yang terang, seperti putih atau warna-warna pastel.
3. Lindungi mata.
Lindungi mata Anda dari radiasi monitor komputer dan TV dengan menggunakan kacamata berlensa antiradiasi.
Anda juga bisa mengunakan pelapis monitor pada komputer untuk mengurangi radiasi yang masuk ke mata.
4. Sesuaikan setelan komputer.
Setelan komputer juga bisa mempengaruhi kesehatan mata.
Aturlah tingkat kecerahan layar komputer dengan tepat, jangan terlalu redup, jangan juga terlalu terang.
Pilihlah juga ukuran huruf yang sesuai dengan kemampuan mata Anda.
Ukuran huruf yang terlalu kecil atau terlalu besar hanya akan membuat mata Anda letih.
5. Bersihkan layar TV dan komputer.
Terkadang layar TV dan komputer yang kotor membuat kualitas gambarnya terganggu. Ketimbang mata kita menjadi letih dibuatnya, jangan lupa untuk selalu membersihkan layar-layar tersebut sebelum memakainya.
6. Ambil posisi yang tepat.
Baik memakai komputer ataupun TV, sesuaikan jarak pandang Anda dengan ukuran layarnya.
Jangan sampai mata rusak karena jarak Anda terlalu dekat atau terlalu jauh.
Selamat mencoba!
Ayu Kinanti
Belum lagi kegiatan menonton TV atau bermain game.
Semua itu akan memberikan efek negatif pada mata.
Bukannya tak mungkin, mata kita akan menjadi cepat rusak karena kebiasaan-kebiasaan di atas.
Ketimbang mengobati, lebih baik mencegah mata mengalami kerusakan.
Berikut beberapa saran dari dokter spesialis mata, Dr. Bruce P. Rosenthal, yang dikutip dari Fox Health.
1. Gunakan cahaya ruangan yang sesuai.
Cahaya ruangan sangat berpengaruh pada kesehatan mata.
Beraktivitas di dalam ruangan yang terlalu gelap, atau terlalu terang akan membuat mata Anda kesulitan beradaptasi sehingga mengalami gangguan penglihatan.
Sesuaikan cahaya lampu pilihan Anda dengan kebutuhan.
2. Gunakan cahaya alami.
Cahaya alami ruangan Anda bisa Anda dapatkan lewat cahaya matahari.
Selain itu, ruangan juga bisa tampak terang dengan pilihan warna dinding yang terang, seperti putih atau warna-warna pastel.
3. Lindungi mata.
Lindungi mata Anda dari radiasi monitor komputer dan TV dengan menggunakan kacamata berlensa antiradiasi.
Anda juga bisa mengunakan pelapis monitor pada komputer untuk mengurangi radiasi yang masuk ke mata.
4. Sesuaikan setelan komputer.
Setelan komputer juga bisa mempengaruhi kesehatan mata.
Aturlah tingkat kecerahan layar komputer dengan tepat, jangan terlalu redup, jangan juga terlalu terang.
Pilihlah juga ukuran huruf yang sesuai dengan kemampuan mata Anda.
Ukuran huruf yang terlalu kecil atau terlalu besar hanya akan membuat mata Anda letih.
5. Bersihkan layar TV dan komputer.
Terkadang layar TV dan komputer yang kotor membuat kualitas gambarnya terganggu. Ketimbang mata kita menjadi letih dibuatnya, jangan lupa untuk selalu membersihkan layar-layar tersebut sebelum memakainya.
6. Ambil posisi yang tepat.
Baik memakai komputer ataupun TV, sesuaikan jarak pandang Anda dengan ukuran layarnya.
Jangan sampai mata rusak karena jarak Anda terlalu dekat atau terlalu jauh.
Selamat mencoba!
Ayu Kinanti
Menarik Becak demi Keluarga
Liputan6.com, Medan:
Namanya Dewi Rapika.
Wanita 31 tahun ini sudah tiga tahun melakoni pekerjaan yang tidak lazim dilakukan kaum perempuan.
Dewi terpaksa menjadi penarik becak demi menghidupi diri dan putri semata wayangnya sejak sang suami menikah lagi tiga tahun silam.
Setiap hari, ia mencari penumpang dengan nongkrong di pasar.
Dewi bahkan tidak segan mengangkat barang belanjaan penumpangnya.
Jika terlalu berat, Dewi terkadang meminta tolong kepada laki-laki rekannya sesama penarik becak.
Awalnya, Dewi memang pernah menerima hinaan dari orang-orang di sekitarnya.
Namun karena kebutuhan ekonomi, pekerjaan berat ini tetap dilakoninya.
Berburu penumpang di antara penarik becak kaum pria yang menjadi pesaing sekaligus rekannya. "Selama halal, saya lakoni," kata Dewi di Medan, Sumatra Utara, baru-baru ini.
Meski menarik becak menopang hidupnya, Dewi membatasi waktu kerjanya.
Pukul 06.00 WIB, ia sudah mencari penumpang di pasar tradisional di Medan.
Menjelang siang, Dewi pulang ke rumah, memasak lalu menyiapkan makanan putrinya yang duduk di kelas tiga sekolah dasar.
Setelah itu, ia kembali menarik becak.
Tak mudah memang menjadi seorang Dewi, berjuang di tengah himpitan ekonomi keluarga. Menekuni pekerjaan yang tidak pernah diinginkannya.
Yang penting, pekerjaan itu terhormat dan halal dibanding menjadi pengemis bahkan pelacur sekalipun.(BOG)
Selasa, 08 Maret 2011
10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.
Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.
"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.
Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.
"Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI," tegas Satria.
Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).
Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.
"Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis," paparnya.
Merusak bahasa
Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.
"Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI," tambahnya.
Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.
Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.
"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," tegas Satria.
Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.
"Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI," tandas Satria.
SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.
Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.
"Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat," katanya.
Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.
"Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga," ujar Satria.
Kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang "akan" menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.
"Ini sama saja dengan menanam 'bom waktu'. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini," kata Satria.
Catatan :
RSBI/SBI tidak sesuai dengan konsep mencerdaskan kehidupan bangsa sebab dengan biaya yang tinggi justru telah terjadi kapitalisme di bidang pendidikan...masalah kualitas memang lebih dari sekolah biasa. Tapi yang perlu difikirkan apakah SBI dan RSBI bisa menjangkau masarakat level bawah dengan tanda kutif..artinya bisa di akses oleh siswa tak mampu/miskin yang berprestasi.Ingat kepintaran bukan hanya milik orang kaya saja...Allah menganugrahkah kepintaran akal kepada semua manusia.Tolong pemerintah pikirkan konsep pendidikan yang cocok untuk masyarakat Indonesia...bukankah pendidikan yang ideal itu untuk menghasilkan tingkah laku sikap mental dan moral yang baik.
Presiden Didesak Reshuffle Mendiknas
JAKARTA, KOMPAS.com - Berjalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 1,5 tahun dirasa sudah cukup untuk melakukan evaluasi kabinet, khususnya terhadap kinerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh. Momentum evaluasi koalisi dan evaluasi kabinet yang dilakukan Presiden adalah momentum tepat ditengah harapan publik yang begitu kuat terhadap Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Slamet Nur Achmad Effendy dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (8/3/2011). Siaran pers tersebut berisi rangkuman hasil diskusi 'Evaluasi Kementrian Pendidikan Untuk Indonesia Lebih Baik’ yang digelar Senin (7/3/2011) di Jakarta oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Slamet mengungkapkan, pemerintah dianggap telah gagal memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, murah, serta berkualitas.
"Untuk itu kami mendesak Presiden juga me-reshuffle Menteri Pendidikan Nasional karena gagal mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat," kata Slamet.
Ia menuturkan, ada tiga indikator penting untuk menilai kegagalan Mendiknas Mohammad Nuh dalam memimpin Kementrian Pendidikan Nasional. Indikator pertama adalah merosotnya Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia.
Seperti yang juga dilansir di Harian Kompas dan Kompas.com, pada 2010 lalu Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia masih berada di peringkat 65. Tahun ini, berdasarkan data Education For All Global Monitoring 2011 oleh UNESCO dari 127 negara di dunia, Indonesia merosot di posisi 69. Selain itu, kecenderungan angka putus sekolah di Indonesia juga semakin meninggi.
Kedua, lanjut Slamet, Mendiknas menerbitkan Permendiknas No 24 tahun 2010 terkait hak suara Mendiknas dalam pemilihan rektor. Mendiknas, dengan menggunakan kewenangannya, membuat peraturan tersebut agar bisa mengintervensi proses pemilihan dan memberikan pada calon yang tentunya tidak dipilih oleh suara senat universitas.
"Maka, proses demokrasi kampus telah dinodai oleh Mendiknas dengan adanya peraturan tersebut," tutur Slamet.
Adapun indikator ketiga adalah masih dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tahun ini. Padahal, kata dia, masyarakat telah mendesak Mendiknas untuk mematuhi keputusan kasasi MA terkait UN, bahwa Pemerintah dinilai telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya, serta segera memenuhi janjinya akan meninjau kembali keberadaan UN.
"UN telah menjadi kepentingan penguasa sehingga memangkas hak pelajar, bukan menjadi basic need para pelajar, bahkan pelaksanannya carut-marut karena mengajarkan kecurangan secara sistematis dari tingkat sekolah sampai birokrasi (dinas pendidikan)," tegas Slamet.
Gedung Baru Mulai Lelang
Jakarta, Kompas
- Meskipun dikritik sejumlah kalangan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan niatnya membangun gedung baru. Diharapkan proses lelang pembangunan gedung setinggi 36 lantai dan berbiaya sekitar Rp 1,3 triliun tersebut dapat dimulai bulan Maret ini.
”Kelengkapan dan persiapan lelang masih dipersiapkan. Jika bulan ini proses lelang dapat dimulai, diharapkan pada Mei dapat dilakukan peletakan batu pertama gedung itu,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang, Senin (7/3) di Jakarta.
Gedung baru DPR yang berbentuk gerbang tersebut awalnya akan dibangun dengan biaya Rp 1,8 triliun, tetapi menuai kritik dari berbagai kalangan. Anggaran itu kemudian diturunkan hingga Ketua DPR Marzuki Alie berharap anggaran pembangunan dapat di bawah Rp 1 triliun.
Namun, Pius menegaskan, sampai sekarang belum diketahui anggaran pasti pembangunan gedung itu. ”Hitungan akhir, untuk pembangunan fisik butuh Rp 1,1 triliun. Sisanya tinggal anggaran untuk penyediaan furnitur dan sistem keamanan,” ungkap Pius, politisi dari Fraksi Partai Gerindra.
Tentang sikap Partai Gerindra yang resmi menolak pembangunan gedung tersebut, Pius menyatakan, keputusan di DPR diambil dengan suara mayoritas. ”Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan pembangunan gedung itu. Jika ada suara minoritas yang tidak setuju, mereka harus menghormati suara mayoritas,” katanya.
Namun, Refrizal, anggota BURT dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menegaskan, kesembilan fraksi di DPR setuju dengan pembangunan gedung baru tersebut. ”Semua fraksi hadir di rapat dan semua menyatakan setuju,” kata Refrizal terkait dengan rapat BURT pada Sabtu dan Minggu (6/3) di Wisma DPR Kopo, kawasan Puncak, Bogor.
M Toha, anggota BURT dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menambahkan, pembangunan gedung baru DPR menjadi salah satu agenda rapat BURT di Wisma DPR Kopo.
Sementara itu, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai DPR telah melakukan kebohongan terhadap publik dalam rencana pembangunan gedung baru tersebut.
Kebohongan pertama terkait dengan alasan awal pembangunan gedung yang disebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum karena gedung DPR miring 7 derajat. Namun, rekomendasi Kementerian PU ternyata tidak mengatakan hal itu. Kementerian PU hanya merekomendasi perbaikan teknik biasa, misalnya dengan pemasangan angkur di antara dinding dan balok supaya kolom yang retak tidak roboh.
Kebohongan kedua menyangkut biaya pembanguan gedung yang dikabarkan di bawah Rp 1 triliun. Padahal, berdasarkan rapat BURT dan Sekretaris Jenderal DPR diketahui, pagu anggaran pembangunan gedung itu untuk tahun 2011 mencapai Rp
800 miliar dan Rp 616,768 miliar untuk tahun 2012. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan Rp 1,4 triliun. Anggaran itu tidak termasuk anggaran tahun 2010 yang mencapai Rp 250 miliar.
”Kami minta pembangunan gedung baru DPR dibatalkan karena meski baru rencana, sudah dipenuhi kebohongan terhadap publik,” kata Uchok. Dia mengatakan, para anggota DPR dapat dituding telah kehilangan nurani jika tetap ngotot membangun gedung baru untuk mereka.
”Jika anggaran pembangunan gedung itu Rp 1 triliun, dan itu dibagi rata untuk 560 anggota DPR, berarti biaya rata-rata untuk setiap anggota DPR adalah Rp 1,78 miliar. Jika anggarannya Rp 1,8 triliun, berarti biaya untuk setiap anggota DPR Rp 3,2 miliar, setara harga rumah mewah di Jakarta,” tutur Uchok.
NWO)
- Meskipun dikritik sejumlah kalangan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan niatnya membangun gedung baru. Diharapkan proses lelang pembangunan gedung setinggi 36 lantai dan berbiaya sekitar Rp 1,3 triliun tersebut dapat dimulai bulan Maret ini.
”Kelengkapan dan persiapan lelang masih dipersiapkan. Jika bulan ini proses lelang dapat dimulai, diharapkan pada Mei dapat dilakukan peletakan batu pertama gedung itu,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang, Senin (7/3) di Jakarta.
Gedung baru DPR yang berbentuk gerbang tersebut awalnya akan dibangun dengan biaya Rp 1,8 triliun, tetapi menuai kritik dari berbagai kalangan. Anggaran itu kemudian diturunkan hingga Ketua DPR Marzuki Alie berharap anggaran pembangunan dapat di bawah Rp 1 triliun.
Namun, Pius menegaskan, sampai sekarang belum diketahui anggaran pasti pembangunan gedung itu. ”Hitungan akhir, untuk pembangunan fisik butuh Rp 1,1 triliun. Sisanya tinggal anggaran untuk penyediaan furnitur dan sistem keamanan,” ungkap Pius, politisi dari Fraksi Partai Gerindra.
Tentang sikap Partai Gerindra yang resmi menolak pembangunan gedung tersebut, Pius menyatakan, keputusan di DPR diambil dengan suara mayoritas. ”Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan pembangunan gedung itu. Jika ada suara minoritas yang tidak setuju, mereka harus menghormati suara mayoritas,” katanya.
Namun, Refrizal, anggota BURT dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menegaskan, kesembilan fraksi di DPR setuju dengan pembangunan gedung baru tersebut. ”Semua fraksi hadir di rapat dan semua menyatakan setuju,” kata Refrizal terkait dengan rapat BURT pada Sabtu dan Minggu (6/3) di Wisma DPR Kopo, kawasan Puncak, Bogor.
M Toha, anggota BURT dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menambahkan, pembangunan gedung baru DPR menjadi salah satu agenda rapat BURT di Wisma DPR Kopo.
Sementara itu, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai DPR telah melakukan kebohongan terhadap publik dalam rencana pembangunan gedung baru tersebut.
Kebohongan pertama terkait dengan alasan awal pembangunan gedung yang disebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum karena gedung DPR miring 7 derajat. Namun, rekomendasi Kementerian PU ternyata tidak mengatakan hal itu. Kementerian PU hanya merekomendasi perbaikan teknik biasa, misalnya dengan pemasangan angkur di antara dinding dan balok supaya kolom yang retak tidak roboh.
Kebohongan kedua menyangkut biaya pembanguan gedung yang dikabarkan di bawah Rp 1 triliun. Padahal, berdasarkan rapat BURT dan Sekretaris Jenderal DPR diketahui, pagu anggaran pembangunan gedung itu untuk tahun 2011 mencapai Rp
800 miliar dan Rp 616,768 miliar untuk tahun 2012. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan Rp 1,4 triliun. Anggaran itu tidak termasuk anggaran tahun 2010 yang mencapai Rp 250 miliar.
”Kami minta pembangunan gedung baru DPR dibatalkan karena meski baru rencana, sudah dipenuhi kebohongan terhadap publik,” kata Uchok. Dia mengatakan, para anggota DPR dapat dituding telah kehilangan nurani jika tetap ngotot membangun gedung baru untuk mereka.
”Jika anggaran pembangunan gedung itu Rp 1 triliun, dan itu dibagi rata untuk 560 anggota DPR, berarti biaya rata-rata untuk setiap anggota DPR adalah Rp 1,78 miliar. Jika anggarannya Rp 1,8 triliun, berarti biaya untuk setiap anggota DPR Rp 3,2 miliar, setara harga rumah mewah di Jakarta,” tutur Uchok.
NWO)
POLITIK JEPANG : Menlu Jepang Mundur karena Donasi Ilegal
Tokyo, Senin
- Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengundurkan diri, Minggu (6/3) malam, karena diketahui menerima donasi politik ilegal dari seorang warga negara asing. Partai Demokrat Jepang turut tercoreng, demikian pula kepemimpinan Perdana Menteri Naoto Kan.
Namun, Perdana Menteri Kan, Senin di Tokyo, menolak mengundurkan diri. Kan sebelumnya berjanji bahwa Partai Demokrat dan pemerintahan Jepang di bawahnya akan mengikis politik uang dalam politik dan pemerintahan Jepang.
Maehara (48) praktis terjungkal dari dunia politik Jepang. Padahal, ia diperkirakan akan menggantikan Kan sebagai Perdana Menteri Jepang berikutnya. Maehara menjabat sebagai menteri luar negeri selama enam bulan terakhir.
Minggu malam ia mengatakan mundur setelah mengakui telah menerima donasi politik dari seorang warga negara asing. Menerima donasi politik dari warga negara asing adalah sebuah pelanggaran hukum berat di Jepang.
Maehara mengakui menerima sumbangan dana politik sebesar 250.000 yen (sekitar Rp 27 juta) dalam beberapa tahun terakhir. Dana itu diterimanya dari seorang perempuan keturunan Korea yang hampir sepanjang hidupnya tinggal di Jepang. Perempuan Korea itu, sama seperti sejumlah keturunan Korea lain, telah lama tinggal di Jepang, tetapi tak pernah berhasil menjadi warga negara Jepang.
Maehara mengatakan, ia dan perempuan Korea berusia 72 tahun itu berteman sejak lama.
Seorang politikus oposisi mengajukan tuduhan itu akhir pekan lalu. Pengakuan Maehara merongrong tekad Kan untuk memberantas ”politik uang”.
Minta maaf
”Saya minta maaf kepada rakyat. Saya mengundurkan diri karena memunculkan rasa tidak percaya terkait dengan politik uang walau saya bertekad mengupayakan politik bersih,” ungkap Maehara. ”Sangat disesalkan, saya telah menciptakan masalah karena kesalahan sendiri.”
Perdana Menteri Kan, yang sudah tidak populer, semakin tidak populer karena skandal itu. Namun, ia menolak mengundurkan diri. Belum jelas bagaimana Kan hendak mengatasi kebuntuan politik. Pemerintah Jepang sedang bergelut untuk mengimplementasikan kebijakan pengurangan utang publik yang besar yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.
”Menjalankan tugas pemerintahan selama masa empat tahun, kemudian membiarkan rakyat memberikan keputusan saat pemilu merupakan pilihan terbaik bagi rakyat,” kata Kan pada sebuah sidang parlemen. ”Saya berniat untuk menjalankan tugas itu sampai waktunya tiba.”
Beberapa analis memperingatkan bahwa pemerintahan Kan bisa jatuh lebih cepat. Ia adalah perdana menteri kelima Jepang sejak 2006 dan tidak mempunyai calon pengganti yang jelas. Kan menjabat sebagai perdana menteri sejak Juni 2010. Politik Jepang sarat dengan persaingan keras, apalagi saat berhadapan dengan Partai Demokrat Liberal Jepang.
(AP/Reuters/DI)
Komentar :
Pengunduran DIRI itu khan di Jepang dan Jepang bukan Indonesia.
Hanya urusan sumbangan segitu jabatan dipertaruhkan untuk mundur.
Di Negaraku Rp 50 milyard masih tetap utuh tidak mau bergerak mundur
Matsumoto Menlu Baru Jepang
Liputan6.com, Tokyo: Perdana Menteri Jepang Naoto Kan akan menunjuk Sekretaris Luar Negeri Takeaki Matsumoto menjadi menteri luar negeri, menggantikan Seiji Maehara yang mengundurkan diri karena skandal keuangan.
Matsumoto menerima tawaran Kan untuk jabatan itu pada Selasa malam (8/3), kata sumber dekat perdana menteri, seperti dilaporkan Kyodo.
Kan mengatakan kepada wartawan Selasa sore, bahwa ia tidak perlu waktu lama dalam memilih pengganti Maehara. Upacara pelantikan menteri baru dijadwalkan berlangsung Rabu sore ini (9/3) di Istana Kekaisaran.
Seiji Maehara mengundurkan diri atas skandal keuangan pada awal pekan ini. Pengunduran dirinya diresmikan Senin, setelah ia mengaku menerima sumbangan politik dari seorang wanita Korea Selatan yang tinggal di Kyoto. (ANT/MLA)
http://id.news.yahoo.com/lptn/20110309/twl-matsumoto-menlu-baru-jepang-7dafc38.html
Senin, 07 Maret 2011
Kasih Seorang Ibu
Saat kau berusia 1 tahun
Dia Menyuapi dan memandikanmu...
Namun sebagai balasannya engkau menangis sepanjang malam...
Saat kau berusia 2 tahun
Dia mengajarimu berjalan..
Namun Sebagai balasannya engkau kabur saat dia memanggilmu...
Saat kau berusia 3 tahun
Dia membuatkan semua makananmu dengan penuh kasih sayang...
Namun sebagai balasannya engkau buang piring berisi makanan itu ke lantai...
Saat kau berusia 6 tahun
Dia mengantarkan engkau ke Taman Kanak-Kanak ..
Namun sebagai balasannya engkau menangis selama di sekolah...
Saat kau berusia 9 tahun
Dia Membayar mahal untuk les-les dan bimbingan belajarmu..
Namun sebagai balasannya engkau sering membolos dan sama sekali tidak mau latihan dan malas belajar...
Saat kau berusia 15 tahun
Dia ingin memelukmu dan menunjukkan rasa sayangnya kepadamu..
Namun sebagai balasannya engkau engkau kunci pintu kamarmu...
Saat kau berusia 17 tahun
Dia sedang menelfon seseorang karena urusan penting...
Namun sebagai balasannya engkau pakai telefon teman-temanmu nonstop semalaman dengan hal-hal yang tidak penting...
Saat kau berusia 18 tahun
Dia menangis terharu ketika melihat engkau lulus SMA...
Namun sebagai balasannya engkau berpesta dan bermabuk-mabukkan sampai pagi..
Saat kau berusia 19 tahun
Dia membiayai kuliahmu dan mengantarkan engkau ke kampus di hari pertama...
Namun sebagai balasannya engkau minta turun jauh dari pintu gerbang kampus agar engkau tidak malu di depan teman-temanmu..
Saat kau berusia 22 tahun
Dia memelukmu dengan haru saat kau lulus dari perguruan tinggi...
Namun sebagai balasannya engkau cuek pada dia karena banyak teman-temanmu melihat...
Saat kau berusia 24 tahun
Dia bertemu tunanganmu dan bertanya tentang rencanamu di masa depan..
Namun sebagai balasannya engkau mengeluh pada dia dan berkata, "Aduh, bagaimana Ibu ini..kok tanya seperti itu ???"
Saat kau berusia 25 tahun
Dia membantu membiayai pernikahamu..
Namun sebagai balasannya engkau tidak mengucapkan terima kasih dan malah kontrak rumah . . . .
Saat kau berusia 30 tahun
Dia menberi nasehat bagaimana merawat bayimu...
Namun sebagai balasannya engkau katakan padanya, "Ibu sekarang jamannya udah berbeda..ga kayak aku dulu....."
Saat kau berusia 40 tahun
Dia sakit-sakitan dan memerlukan perhatian, kasih sayang, dan perawatan darimu...
Namun sebagai balasannya engkau kirim dia ke Panti Jompo
Dan sampai suatu hari dia meninggalkan engkau untuk selama-lamanya..
Barulah engkau sadar dan teringat akan semua hal yang belum pernah engkau lakukan untuknya...
Moral From this Reflextion....
Jika beliau masih ada,
janganlah lupa memberikan kasih sayangmu lebih besar dari apa yang pernah mereka berikan selama ini...
Dan jika mereka sudah tiada...
Ingatlah selalu kasih sayang dan cinta yang tulus tanpa syarat apapun padamu...
Minggu, 06 Maret 2011
Kacang Ojo Lali Karo Kulite
Filosofi Jawa ini bisa diartikan sebagai berikut, “Sesuatu yang ada itu jangan pernah melupakan darimana dia berasal”. Filosofi tersebut mempunyai makna yang dalam dan teramat luas. Jangan berusaha melupakan asal usulmu. Dan filosofi ini cenderung telah terlupakan bahkan oleh orang Jawa sendiri. Banyak hal yang sering saya jumpai di sekitar. Saya akan coba njelentrehke merunut dari apa yang saya tahu dan warisi. Baik dari kebudayaan yang saya warisi maupun dari agama yang saya anut.
Banyak orangtua yang memberi nama untuk anaknya dengan mengambil referensi dari negara lain, misal Arab, Inggris, Amerika, dan lain lain. Memang benar nama adalah doa. Tapi bukankah bahasa Tuhan adalah bahasa universal yang berarti mempunyai makna dari rumpun bahasa manapun? Yang bisa dimaknakan, orang bisa memberikan doa kepada anaknya lewat pemberian nama dari rumpun bahasa manapun juga. Pemberian nama Jawa sudah mulai ditinggalkan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa nama Jawa terlalu ndeso dan wagu. Sebenarnya adalah karena orang terlalu mudah mengkultuskan kebudayaan bangsa lain-lah yang mengakibatkan orang juga mudah merendahkan kebudayaan bangsa sendiri.
Pudarnya kebudayaan berbahasa Jawa yang baik dan benar, dengan menggunakan Kromo dan Kromo Inggil. Sudah sangat jarang sekali saya jumpai orang yang pandai berbahasa jowo kromo dan jowo kromo inggil bahkan di lingkup daerahnya sendiri. Itu baru orangtua, belum yang anak dan muda mudi. Apalagi menuliskannya dalam bentuk aksara Jawa. Orangtua bahkan sistem pendidikan sekarang cenderung menitikberatkan pada bahasa Indonesia (sebab memang merupakan bahasa nasionalisme kita) dan bahasa asing (Inggris dan Arab). Tapi bahasa Jawa?
Tumpengan
Mulai dihilangkannya ritual dalam kebudayaan Jawa seperti nyadran, kenduri, tumpengan, dan masih banyak lagi. Jika ada beberapa golongan yang menilainya sebagai sebuah bentuk kemusyrikan (keingkaran kepada Tuhan), saya cenderung menyanggah pendapat tersebut. Tradisi nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur, sesama, dan Yang Mahakuasa atas segalanya. Nyadran merupakan sebuah pola ritual yang mencampurkan budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga sangat tampak adanya lokalitas yang masih kental Islami. Budaya masyarakat yang sudah melekat erat menjadikan masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari kebudayaan itu. Dengan demikian tidak mengherankan kalau pelaksanaan nyadran masih kental dengan budaya Hindhu-Buddha dan animisme yang diakulturasikan dengan nilai-nilai Islam oleh Wali Songo. Secara sosio-kultural, implementasi dari ritus nyadran tidak hanya sebatas membersihkan makam-makam leluhur, selamatan (kenduri), membuat kue apem, kolak, dan ketan sebagai unsur sesaji sekaligus landasan ritual doa. Nyadran juga menjadi ajang silaturahmi keluarga dan sekaligus menjadi transformasi sosial, budaya, dan keagamaan. Kenduri adalah perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, minta berkat, dan sebagainya, dengan menujukan doanya kepada Tuhan dalam kepercayaan masing-masing. Nyadran dan kenduri merupakan ekspresi dan ungkapan kesalehan sosial masyarakat di mana rasa gotong- royong, solidaritas, dan kebersamaan menjadi pola utama dari tradisi ini. Ungkapan ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah tata hubungan vertikal-horizontal yang lebih intim. Dalam konteks ini, maka akan dapat meningkatkan pola hubungan dengan Tuhan dan masyarakat (sosial), sehingga akhirnya akan meningkatkan pengembangan kebudayaan dan tradisi yang sudah berkembang menjadi lebih lestari.
Dalam konteks sosial dan budaya, keduanya dapat dijadikan sebagai wahana dan medium perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme (Gatot Marsono).
Dalam prosesi ritual atau tradisinya kita akan berkumpul bersama tanpa ada sekat-sekat dalam kelas sosial dan status sosial, tanpa ada perbedaan agama dan keyakinan, golongan ataupun partai. Tumpengan adalah ritual selamatan dengan menyajikan (nasi) tumpeng sebagai makanan utamanya. Tumpeng disini bentuknya mengerucut ke atas menuju pucuk cabe yang mengandung filosofi memohon doa menuju 1 titik ialah Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kesemuanya adalah kepunyaan Tuhan dan kepada Dia-lah kita akan kembali.
Sungguh ironis memang apabila manusia yang dilahirkan di suatu daerah namun tidak memahami bahkan cenderung melupakan kebudayaan asli dari daerah tempat dimana dia dilahirkan. Melupakan apa yang sudah dia dapatkan di daerah itu dan malah memuja kebudayaan dari tempat lain yang terkadang malah tidak sesuai dengan budaya ketimuran sendiri. Cenderung meninggalkan sejarah yang telah membentuk fisik rohani semenjak dia lahir. Melupakan sejarah yang telah membentuk kepribadian ketimuran asalnya.
Maka sudah seyogyanya kebudayaan ketimuran bangsa sendiri itu dijunjung serta diuri-uri, dilestarikan keberadaannya. Untuk apa memuja kebudayaan bangsa lain yang belum tentu itu baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah jati diri kebangsaan negeri sendiri. Yang pasti bukan menjadi bayangan saya apabila kebudayaan bangsa sendiri ini di kemudian hari menjadi hilang lenyap tergerus kebudayaan bangsa lain. Jangan sampai kebudayaan daerah yang merupakan identitas diri manusia menjadi hilang dan dianggap sudah tidak penting lagi. Semoga dengan merenung ini, kita semua bisa mengerti dan memahami filosofi dari “Kacang Ojo Lali Karo Kulite”.
Sabtu, 05 Maret 2011
Tujuh Pelaku Pengeroyok Ditahan Polisi
Wagino
CILACAP, (CIMED) –
Tujuh anggota geng anak punk tersangka pengeroyokan ditahan Kepolisian Resor Cilacap sejak sepekan.
Mereka ditahan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pemuda harus dirawat di RSUD Cilacap karena mengalami luka serius.
Ketujuh tersangka masih berstatus pelajar SMK dan SMP.
Sedangkan korban pengeroyokan diketahui bernama Lukman Fajar Mustakim, warga Jalan Nusa Indah No.8 Kelurahan Sidakaya, Cilacap Selatan.
Korban mengalami luka parah pada bagian kepala hingga saat ini masih dirawat di RSUD Cilacap.
Kapolres Cilacap AKBP Rudi Darmoko melalui Kasubbag Humas Polres Cilacap AKP Siti Khayati mengatakan, pihaknya menggandeng Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto untuk mendampingi pelaku yang masih dibawah umur.
“Untuk menjalani proses hukum selanjutnya, para pelaku yang masih dibawah umur didampingi oleh Bapas untuk mendapat bimbingan,” kata Kasubbag Humas, Kamis (03/03/2011).
Menurut Siti, kejadian itu bermula saat korban hendak pergi ke RSUD Cilacap. Ditengah perjalanan korban menyalip rombongan pelaku.
Para pelaku tak terima saat korban menyalip iring-iringan tersangka.
Mereka pun mengejar korban menuju RSUD Cilacap.
Setelah berhasil mengejar korban yang baru tiba di halaman parkir RSUD, para pelaku kemudian melakukan pengeroyokan dengan sejumlah senjata tumpul berupa besi dan aluminium batangan serta balok kayu.
Setelah puas menganiaya korban hingga tersungkur, para pelaku membawa kabur sepeda motor korban dan menyembunyikan di areal kebun kosong.
Aparat kepolisian yang menerima laporan kejadian ini tidak membutuhkan waktu lama untuk meringkus para pelaku pengeroyokan.
Para pelaku segera ditangkap karena korban mengenali salah satu pelaku.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus berurusan dengan polisi. Ketujuh tersangka ini dijerat pasal 170 KUHP tentang pengerusakan disertai kekerasan.
Ancaman atas tindakan yang dilakukan pelaku tersebut adalah penjara lima tahun.
Secara terpisah, pembimbing Bapas Purwokerto, Darmei Astuti meminta kepada para orang tua untuk mengawasi dengan ketat pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh masuk anggota genk yang sering meresahkan masyarakat.
“Sehingga kasus seperti pengeroyokan seperti ini tidak terulang kembali,” kata Darmei.
Dia menambahkan, para pelaku yang masih dibawah umur kemungkinan akan diberikan hukuman percobaan.
“Mereka kita minta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,” imbuhnya.
CILACAP, (CIMED) –
Tujuh anggota geng anak punk tersangka pengeroyokan ditahan Kepolisian Resor Cilacap sejak sepekan.
Mereka ditahan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pemuda harus dirawat di RSUD Cilacap karena mengalami luka serius.
Ketujuh tersangka masih berstatus pelajar SMK dan SMP.
Sedangkan korban pengeroyokan diketahui bernama Lukman Fajar Mustakim, warga Jalan Nusa Indah No.8 Kelurahan Sidakaya, Cilacap Selatan.
Korban mengalami luka parah pada bagian kepala hingga saat ini masih dirawat di RSUD Cilacap.
Kapolres Cilacap AKBP Rudi Darmoko melalui Kasubbag Humas Polres Cilacap AKP Siti Khayati mengatakan, pihaknya menggandeng Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto untuk mendampingi pelaku yang masih dibawah umur.
“Untuk menjalani proses hukum selanjutnya, para pelaku yang masih dibawah umur didampingi oleh Bapas untuk mendapat bimbingan,” kata Kasubbag Humas, Kamis (03/03/2011).
Menurut Siti, kejadian itu bermula saat korban hendak pergi ke RSUD Cilacap. Ditengah perjalanan korban menyalip rombongan pelaku.
Para pelaku tak terima saat korban menyalip iring-iringan tersangka.
Mereka pun mengejar korban menuju RSUD Cilacap.
Setelah berhasil mengejar korban yang baru tiba di halaman parkir RSUD, para pelaku kemudian melakukan pengeroyokan dengan sejumlah senjata tumpul berupa besi dan aluminium batangan serta balok kayu.
Setelah puas menganiaya korban hingga tersungkur, para pelaku membawa kabur sepeda motor korban dan menyembunyikan di areal kebun kosong.
Aparat kepolisian yang menerima laporan kejadian ini tidak membutuhkan waktu lama untuk meringkus para pelaku pengeroyokan.
Para pelaku segera ditangkap karena korban mengenali salah satu pelaku.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus berurusan dengan polisi. Ketujuh tersangka ini dijerat pasal 170 KUHP tentang pengerusakan disertai kekerasan.
Ancaman atas tindakan yang dilakukan pelaku tersebut adalah penjara lima tahun.
Secara terpisah, pembimbing Bapas Purwokerto, Darmei Astuti meminta kepada para orang tua untuk mengawasi dengan ketat pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh masuk anggota genk yang sering meresahkan masyarakat.
“Sehingga kasus seperti pengeroyokan seperti ini tidak terulang kembali,” kata Darmei.
Dia menambahkan, para pelaku yang masih dibawah umur kemungkinan akan diberikan hukuman percobaan.
“Mereka kita minta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,” imbuhnya.
Tiga Kapolsek Dan Tiga Kasat Diganti
Oleh Wagino
Sabtu, 05 Maret 2011 10:21
CILACAP, (CIMED) –
Tiga Kapolsek dan tiga Kasat dijajaran Kepolisian Resor Cilacap diganti.
Acara serah terima jabatan (Sertijab) dilaksanakan di Aula Mapolres Cilacap, Sabtu (05/03/2011).
Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Cilacap, AKBP Rudi Darmoko.
Kapolsek yang diganti yakni Kapolsek Kroya yang semula dijabat oleh AKP Edhi Purwanto digantikan oleh AKP Noor Yadhi.
Kapolsek Cipari dari AKP Noor Yadi digantikan oleh AKP I Made Artana.
Sedang Kapolsek Majenang dari AKP Setiadi kepada AKP Sartono.
Sedangkan jabatan Kasat yang diganti yakni Kasat Reskrim yang sebelumnya dijabat oleh AKP Jiman diserahkan kepada AKP Edhi Purwanto.
Kasat Samapta dari AKP Riyanto kepada AKP Sumarno.
Kasat Lantas yang semula dijabat AKP Aloysius Umbu Tellu diganti oleh AKP Deddy Foury Millewa.
Sementara AKP Aloysius Umbu Tellu menempati jabatan baru sebagai Kapolsek Klampok Polres Banjarnegara dan AKP Jiman alih tugas sebagai Kasubbag Sarpras Polres Cilacap.
Kemudian AKP Riyanto yang semula menjabat sebagai Kasat Samapta menempati jabatan baru sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Polres Cilacap.
Dalam sambutannya, Rudi Darmoko mengatakan kepada Kapolsek dan Kasat baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan.
“Pergantian jabatan ditubuh Polri merupakan hal biasa.
Pergantian dilakukan untuk penyegaran dan evaluasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas kerjasamanya selama menjabat,” katanya.
Dia menambahkan, agar Ibu Bhayangkari juga harus memberikan dukungan kepada suaminya yang mengemban tugas dan jabatan baru tersebut.
Sabtu, 05 Maret 2011 10:21
CILACAP, (CIMED) –
Tiga Kapolsek dan tiga Kasat dijajaran Kepolisian Resor Cilacap diganti.
Acara serah terima jabatan (Sertijab) dilaksanakan di Aula Mapolres Cilacap, Sabtu (05/03/2011).
Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Cilacap, AKBP Rudi Darmoko.
Kapolsek yang diganti yakni Kapolsek Kroya yang semula dijabat oleh AKP Edhi Purwanto digantikan oleh AKP Noor Yadhi.
Kapolsek Cipari dari AKP Noor Yadi digantikan oleh AKP I Made Artana.
Sedang Kapolsek Majenang dari AKP Setiadi kepada AKP Sartono.
Sedangkan jabatan Kasat yang diganti yakni Kasat Reskrim yang sebelumnya dijabat oleh AKP Jiman diserahkan kepada AKP Edhi Purwanto.
Kasat Samapta dari AKP Riyanto kepada AKP Sumarno.
Kasat Lantas yang semula dijabat AKP Aloysius Umbu Tellu diganti oleh AKP Deddy Foury Millewa.
Sementara AKP Aloysius Umbu Tellu menempati jabatan baru sebagai Kapolsek Klampok Polres Banjarnegara dan AKP Jiman alih tugas sebagai Kasubbag Sarpras Polres Cilacap.
Kemudian AKP Riyanto yang semula menjabat sebagai Kasat Samapta menempati jabatan baru sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Polres Cilacap.
Dalam sambutannya, Rudi Darmoko mengatakan kepada Kapolsek dan Kasat baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan.
“Pergantian jabatan ditubuh Polri merupakan hal biasa.
Pergantian dilakukan untuk penyegaran dan evaluasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas kerjasamanya selama menjabat,” katanya.
Dia menambahkan, agar Ibu Bhayangkari juga harus memberikan dukungan kepada suaminya yang mengemban tugas dan jabatan baru tersebut.
ketika terpuruk
Saya pernah, kamu pernah, semua pernah terpuruk. Reaksi orang akan berbeda-beda menerima kenyataan yang dia hadapi dan orang-orang sekelilingnya yang ketika mereka berhadapan untuk memberikan dukungan atau mendengarkan cerita.
Buat saya, ketika saya sedang terpuruk, sedih, ataupun putus asa, yang saya perlukan adalah didengarkan. Saya pikir, orang lain pun begitu. Cukup mendengarkan saja. Saya menghindari elusan punggung, remasan tangan, bahkan kalimat, "sabar, ya." Ketika seseorang bercerita, bahkan sesunggukkan nangis di hadapan saya.
Bahasa tubuh saya pun turut bertutur ketika mendengarkan curhatan seseorang. Saya akan menghindari tangan sedekap, menopang dagu, mengetuk-ngetuk jari ke meja atau kemanapun. Menyilangkan kaki pun saya hindari. Tubuh saya akan berbahasa tangan terbuka, condong ke arah pencurhat, dan jemari saya akan bermain ketika saya merasa geram, takut, atau terkejut. Biasanya saya lakukan adalah mengepal, membentuk bersilang seperti sedang berdoa, atau menutup mulut ketika terkejut. Yang penting saya menghindari kontak fisik dengan si pencurhat, sampai ia mendekatkan diri kepada saya.
Kenapa? Buat saya pribadi, mengelus pundak atau punggung sebagai bahasa tubuh itu berarti "aduh kasihan kamu", dan meremas tangan tidak lain dari "thanks God bukan gue yang kayak gitu", atau tiba-tiba memeluk adalah bentuk "ya ampun! Nasibmu."
Bukan, bukan itu yang mereka mau. Lain soal kalau saya dan dia sedang makan siang bersama, lalu telponnya berdering mengabarkan sanak keluarga dekatnya meninggal. Pelukan adalah hal yang mereka perlukan.
Ini adalah ketika mereka berbicara tentang masalah mereka yang telah lalu namun belum juga terselesaikan, atau saya dalam posisi baru tahu bahwa sahabat saya telah bercerai dengan suaminya 2 tahun ini. Apalah saya harus melakukan physical attraction kepada sahabat yang ternyata memendam keterpurukannya, sampai dia meminta untuk disentuh.
Satu lagi yang saya hindari ketika mereka bercerita tentang keterpurukannya adalah berkata "sabar ya.." [apalagi embel-embel "orang sabar sayang Tuhan", kayaknya engga banget ya]. Alasan saya adalah, bahwa saya tau dengan kondisi dia seperti itu, kurang sabar apalagi dia sebagai manusia. Buat saya, tidak lebih dari kalimat, "sorry to hear your story, life is that hard to you, but, life should continue, rite?" membawa aura positif dan semangat buat sahabat [bahkan saya juga!] ketika mereka [saya] dalam keterpurukan.
Hindari memberi saran kecuali diminta. Itupun saran yang tidak memihak. Semisal, sahabat saya yang bingung apakah harus menceraikan suaminya karena dia menjadi breadwinner. Tentunya saya tidak semena-mena karena dia perempuan maka saya bilang "cerein aja, laki2 kok gitu." Tidak, tetapi saya mengembalikan kepada dia, "dulu lo nikahin dia gimana, tau kondisi dia kayak gini kan, ada exit strategi yg pernah dipikirkan atau kasih waktu smp kapan dia mau berubah atau tidak?" Sependek pengalaman saya untuk kasus seperti ini, mereka berpikir ulang, "napa dulu mau nikahin ni orang ya?" dan biasanya mereka punya rencana sendiri yang akhirnya syukur Alhamdulillah berhasil.
Kalimat saran [yg diminta] lainnya adalah, "dulu lo coba...".. nah, jangan deh. Tambah nyesel, tambah terpuruk nanti yang minta nasihat kepada kita.
If I'm in a slump, I ask myself for advice.
Ichiro Suzuki [atlet baseball]
Buat saya, ketika saya sedang terpuruk, sedih, ataupun putus asa, yang saya perlukan adalah didengarkan. Saya pikir, orang lain pun begitu. Cukup mendengarkan saja. Saya menghindari elusan punggung, remasan tangan, bahkan kalimat, "sabar, ya." Ketika seseorang bercerita, bahkan sesunggukkan nangis di hadapan saya.
Bahasa tubuh saya pun turut bertutur ketika mendengarkan curhatan seseorang. Saya akan menghindari tangan sedekap, menopang dagu, mengetuk-ngetuk jari ke meja atau kemanapun. Menyilangkan kaki pun saya hindari. Tubuh saya akan berbahasa tangan terbuka, condong ke arah pencurhat, dan jemari saya akan bermain ketika saya merasa geram, takut, atau terkejut. Biasanya saya lakukan adalah mengepal, membentuk bersilang seperti sedang berdoa, atau menutup mulut ketika terkejut. Yang penting saya menghindari kontak fisik dengan si pencurhat, sampai ia mendekatkan diri kepada saya.
Kenapa? Buat saya pribadi, mengelus pundak atau punggung sebagai bahasa tubuh itu berarti "aduh kasihan kamu", dan meremas tangan tidak lain dari "thanks God bukan gue yang kayak gitu", atau tiba-tiba memeluk adalah bentuk "ya ampun! Nasibmu."
Bukan, bukan itu yang mereka mau. Lain soal kalau saya dan dia sedang makan siang bersama, lalu telponnya berdering mengabarkan sanak keluarga dekatnya meninggal. Pelukan adalah hal yang mereka perlukan.
Ini adalah ketika mereka berbicara tentang masalah mereka yang telah lalu namun belum juga terselesaikan, atau saya dalam posisi baru tahu bahwa sahabat saya telah bercerai dengan suaminya 2 tahun ini. Apalah saya harus melakukan physical attraction kepada sahabat yang ternyata memendam keterpurukannya, sampai dia meminta untuk disentuh.
Satu lagi yang saya hindari ketika mereka bercerita tentang keterpurukannya adalah berkata "sabar ya.." [apalagi embel-embel "orang sabar sayang Tuhan", kayaknya engga banget ya]. Alasan saya adalah, bahwa saya tau dengan kondisi dia seperti itu, kurang sabar apalagi dia sebagai manusia. Buat saya, tidak lebih dari kalimat, "sorry to hear your story, life is that hard to you, but, life should continue, rite?" membawa aura positif dan semangat buat sahabat [bahkan saya juga!] ketika mereka [saya] dalam keterpurukan.
Hindari memberi saran kecuali diminta. Itupun saran yang tidak memihak. Semisal, sahabat saya yang bingung apakah harus menceraikan suaminya karena dia menjadi breadwinner. Tentunya saya tidak semena-mena karena dia perempuan maka saya bilang "cerein aja, laki2 kok gitu." Tidak, tetapi saya mengembalikan kepada dia, "dulu lo nikahin dia gimana, tau kondisi dia kayak gini kan, ada exit strategi yg pernah dipikirkan atau kasih waktu smp kapan dia mau berubah atau tidak?" Sependek pengalaman saya untuk kasus seperti ini, mereka berpikir ulang, "napa dulu mau nikahin ni orang ya?" dan biasanya mereka punya rencana sendiri yang akhirnya syukur Alhamdulillah berhasil.
Kalimat saran [yg diminta] lainnya adalah, "dulu lo coba...".. nah, jangan deh. Tambah nyesel, tambah terpuruk nanti yang minta nasihat kepada kita.
If I'm in a slump, I ask myself for advice.
Ichiro Suzuki [atlet baseball]
Langganan:
Postingan (Atom)