Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Jumat, 23 Juli 2010 | 16:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR meminta Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk mempersiapkan perangkat presensi atau kehadiran yang bisa "memaksa" anggota Dewan untuk hadir dalam rapat-rapat di Gedung Dewan.
Selama ini, para anggota hanya diharuskan membubuhkan tanda tangan, yang terkadang diwakili oleh stafnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, ke depan, anggota Dewan akan diabsen dengan menggunakan sidik jari alias finger print. "Kami sudah memerintahkan Kesekjenan dan BURT untuk siapkan absen finger print, sidik jari, biar ketahuan yang bolos," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/7/2010).
Jika memang ada anggota yang berhalangan, ia mengimbau agar mengajukan izin. "Kesatria saja izin, jika memang berhalangan. Sekarang sudah sangat memprihatinkan dan kami ingatkan seluruh anggota untuk menjaga nilai dan kehormatan Dewan," ujarnya.
Priyo khawatir, perilaku membolos para anggota Dewan yang terekam media akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakilnya. Tak hanya mengikat dengan daftar presensi sidik jari, ia juga mengapresiasi usulan pemotongan uang kehormatan dan kehadiran bagi anggota yang bolos.
"Kalau uang kehormatan dipotong sebesar berapa kali membolos, ini ide yang menarik. Membolos berapa persen kemudian dipotong uang kehadiran. Bisa juga seperti itu. Nanti coba akan dirumuskan," ujar Priyo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar