Jakarta (ANTARA) - Antara - Jumat, 28 Januari 2011
Badan Pusat Statistik (BPS) sering mendapatkan berbagai komentar bahkan dianggap menyesatkan ketika data yang dikeluarkannya berbeda jauh dengan data yang dikeluarkan lembaga lain padahal Bank Dunia justru menggunakannya sebagai acuan, kata Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Sairi Hasbullah.
"Data dari BPS sering diperdebatkan khususnya data jumlah kemiskinan karena berbeda jauh dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.
Kami tidak bohong sebab staf `World Bank` secara rutin menggunakan data kami," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan pada dasarnya Bank Dunia menggunakan data BPS untuk mendapatkan data kemiskinan di Indonesia, karena Bank Dunia melakukan survei sendiri.
"Tidak pernah ada Bank Dunia itu mengumpulkan data kemiskinan apapun.
Bank Dunia menggunakan data BPS namun angka dan acuan yang digunakan adalah dolar AS," katanya pada diskusi "Polemik Data Kemiskinan: Fakta atau Persepsi" yang diselenggarakan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.
Sebagai contoh, kemiskinan didefinisikan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Untuk perhitungan terakhir BPS, standar kemiskinan itu ditetapkan sekitar Rp211 ribu per kapita per bulan.
"Bank Dunia itu tetap saja menggunakan data BPS, namun standar kemiskinan yang diubah dengan menggunakan dua dolar AS per hari," katanya.
Oleh karena itu, Sairi meminta dalam memahami data kemiskinan ada kalanya perlu memperhatikan dan memahami varian spektrum di dalamnya yang multi dimensi dan sulit diukur.
"Data kemiskinan bisa diinterpretasikan berbeda-beda namun pada dasarnya apa yang disampaikan BPS itu apa adanya" katanya.
Sairi Hasbullah mengatakan BPS menggunakan metodologi survei statistik sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi acuan dunia dan merupakan data statistik resmi negara untuk mengukur kinerja pembangunan .
"Data BPS yang lebih akurat karena kami langsung mengadakan survei. kalau tidak akurat bagaimanan mungkin BPS sejak enam tahun terakhir menjadi lembaga acuan indikator kemiskinan di kawasan Asia Pasifik, dan kami memiliki training center-nya di Lenteng Agung Jakarta Selatan," ujar Saiiri Hasbullah.
Sebelumnya, peneliti ekonomi Econit Hendri Saparini menyatakan adanya fakta bahwa kemiskinan makin meluas, sementara pemerintah mengatakan kemiskinan berkurang.
Perbedaan ini akibat paradigma yang berbeda, karena BPS tidak menyatakan seorang yang telah bekerja, adalah orang miskin, padahal pendapatan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan layak sehari-hari.
"Mereka itu masih miskin dan banyak sekali yang seperti itu.
Bahkan meluas.
Perlu back up konstitusi agar mereka benar-benar diberdayakan agar meningkat taraf hidupnya.
Jangan diaku kemiskinan berkurang lantaran banyak orang bekerja," kata peneliti ekonomi Econit Hendri Saparini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar