Penulis: Maria Natalia | Editor: Tri Wahono
Senin, 28 Februari 2011 | 18:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -
Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, menyarankan kepada pemerintah agar tegas menekankan bahwa negara Indonesia merupakan negara sekuler. Hal tersebut merupakan solusi cepat untuk mengatasi gesekan mengatasnamakan agama yang sering terjadi baru-baru ini.
"Konstitusi tidak tegas, Presiden juga tidak tegas menyatakan negara kita adalah negara agama atau sekuler. 'Kita adalah negara sekuler', tegaskan itu agar tidak terjadi lagi kekerasan yang mengataskan nama mayoritas terhadap kaum minoritas," tegas Thamrin dalam diskusi di Wahid Institute, Senin (28/02/2011).
Kegamangan pemerintah itulah, menurutnya yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas dengan mengatasnamakan agama dan memaksakan pembenaran atas tafsir-tafsir tertentu.
Menurut Thamrin selama ini Indonesia terkenal dengan sikap toleransi dalam lima agama. Tapi, dengan adanya kekerasan mengatasnamakan agama terhadap agama minoritas ataupun kelompok minoritas, menunjukkan seolah-oleh negara Indonesia merupakan negara agama bukan sekuler.
Selain Presiden yang tidak tegas terhadap hal tersebut, menurut Thamrin, Menteri Agama Suryadharma Ali juga turut mendorong adanya pemikiran-pemikiran sebagai pembenar untuk melakukan kekerasan. "Ini harus ditegaskan oleh Presiden. Suryadharma Ali bolak balik meng-encourage hal-hal yang mempengaruhi itu, kenapa enggak dijewer telinganya saja. Untuk hal-hal seperti ini dibutuhkan ketegasan dari leadership terutama dalam diri Presiden," imbuh Thamrin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar