Tunjangan Guru Ditunda

Jumat, 21 Januari 2011 | 03:10 WIB

BANDUNG, KOMPAS

Sekitar 4.000 guru bersertifikasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum menerima tunjangan profesi tahap kedua yang seharusnya bisa dinikmati pada Juli 2010.

Guru di daerah lain, seperti di Kota Bandung dan Cirebon, juga mengalami nasib yang sama.

Di Kabupaten Bandung, tertundanya pembayaran tunjangan guru, yang total mencapai Rp 78 miliar itu, terkait belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung 2011.

Penetapan APBD baru akan dilakukan tiga bulan mendatang, pada April 2011.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, dana tunjangan sebetulnya sudah diterima pada akhir Desember 2010.

Namun, tunjangan tidak bisa langsung dibagikan kepada para guru karena baru bisa dicairkan melalui tahun anggaran 2011.

Juhana menuturkan, kejadian serupa juga berlangsung di daerah lain di Jawa Barat.

Dia meminta para guru bersabar menunggu pengesahan APBD 2011 rampung.

Tunjangan profesi guru 2010 dibayarkan melalui dua termin.

Termin pertama untuk lima bulan pertama dan sudah diterima.

Sementara tujuh bulan sisanya dibayarkan kemudian.

Sejumlah pengajar yang ditemui menyesalkan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru yang beberapa kali diundur.

Mereka mengatakan, tidak bisa menghindari prasangka buruk akibat ketidakjelasan tersebut.

”Awalnya kami dijanjikan bakal dibayarkan pada Juli 2010, kemudian Desember 2010, mundur lagi ke Januari 2011, dan kini tidak jelas,” ujar seorang guru SMP di Kecamatan Ciparay.

Informasi mengenai jadwal pencairan yang diterima para guru umumnya berlangsung simpang siur.

Ada yang diberi tahu kepala sekolahnya hingga layanan pesan singkat dari sesama pengajar.

Pengajar lain dari Dayeuhkolot, Tommi Sofara, menjelaskan, seharusnya tunjangan profesi hanya mampir ke kas daerah dan langsung dibagikan tanpa harus melalui pengesahan APBD.

Di Kota Bandung, selain guru yang sudah lolos sertifikasi, guru yang belum lolos sertifikasi pun dana tunjangannya sebesar Rp 250.000 per bulan belum cair.

Sementara di Cirebon dana tunjangan sudah cair, tetapi tidak diterima utuh para guru.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung Dede Mariana mengatakan, belum cairnya tunjangan profesi untuk guru di beberapa daerah di Jawa Barat merupakan bukti bahwa guru menjadi korban sistem penganggaran.

Pada tiga bulan pertama pada awal tahun, biasanya tak ada program yang dijalankan pemerintah daerah karena pembahasan APBD belum rampung.

Molornya pembahasan anggaran ini juga karena tarik-menarik kepentingan antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Dede, bisa dipahami jika keterlambatan itu menyangkut anggaran dinas yang berada di struktur pemerintahan kabupaten/kota. ”Namun tidak wajar jika menyangkut tunjangan guru yang besarnya sudah pasti,” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak agar DPRD segera membahas persoalan ini. (ELD)